MEDAN – Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, M. Odi Anggia Batubara, mengungkapkan pihaknya telah melaporkan dua Tempat Hiburan Malam (THM) yang terlibat dalam peredaran narkoba ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Dalam keterangannya pada Sabtu (31/5/2025), Odi menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata Kota Medan hanya memiliki kewenangan dalam hal pengawasan, sementara keputusan penindakan berada di tangan Pemprovsu melalui Satpol PP Provinsi.
"Semua keputusan ada di Pemprovsu. Karena yang berhak menindak THM saat ini hanya Satpol PP Provsu," ujar Odi kepada Mistar.
Baca Juga:
Izin Lewat OSS, Pemkot Tak Punya Wewenang Pencabutan
Odi menambahkan bahwa semua perizinan usaha THM kini dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini membuat Pemko Medan tidak memiliki kewenangan mencabut izin usaha THM secara langsung.
"Kalau ada pelanggaran, kita hanya bisa laporkan ke Pemprovsu. Selanjutnya mereka yang menentukan langkah hukum atau administratif, termasuk apakah perlu menyampaikan ke Pemerintah Pusat," jelasnya.
Perhatian Serius dari Wali Kota Medan
Mantan Sekretaris Bapenda ini mengatakan bahwa kasus ini mendapat perhatian serius dari Wali Kota Medan, terutama karena menyangkut isu narkoba dan integritas.
"Pak Wali sangat responsif, terutama jika menyangkut narkoba. Setelah penggerebekan dari Polda Sumut, saya langsung diperintahkan menindaklanjuti. Sekarang kita tinggal tunggu tindak lanjut dari Pemprovsu," ucapnya.
Kasus D'Red KTV & Dragon KTV
Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menggerebek D'Red KTV & Club di Jalan Ringroad, Medan Sunggal, pada Kamis (15/5/2025) malam. Tiga orang, termasuk seorang waiters, ditangkap dengan barang bukti 10 butir pil ekstasi.
Pada Jumat siangnya, petugas kembali ke lokasi untuk tes urine terhadap 21 orang. Kemudian pada Sabtu (24/5/2025) dini hari, giliran Dragon KTV di Jalan H. Adam Malik yang dirazia. Hasilnya mengejutkan—708 butir ekstasi diamankan bersama 10 orang dari pihak manajemen.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Pengg
Nasional
JAKARTA Harapan masyarakat terhadap keringanan biaya listrik pupus setelah pemerintah memastikan bahwa diskon tarif listrik 50 persen tidak
Ekonomi
MEDAN Setelah lebih dari sebulan menjadi misteri, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akhirnya mengungkap identitas empat aparatur sip
Hukum dan Kriminal
MEDAN Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila ke80, seluruh prajurit dan PNS TNI AU Kosek I melaksanakan upacara bendera yang be
Nasional
KOTA JAMBI Seorang mantan analis kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Cabang Kerinci berinisial RS (26) resmi ditetapkan sebaga
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Saraf terjepit bukanlah kondisi sepele yang bisa sembuh dengan sendirinya. Dokter spesialis saraf dari DRI Clinic, dr. Irca Ahyar,
Kesehatan
NABIRE Sebanyak 19 narapidana (napi) melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah pada Senin (2/6/2025) sekitar pukul 11.00
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejahatan dalam penerimaan murid baru, diduga masih saja terjadi di Sumut. Paling tidak, ini ditandai terungkapnya enam orang Calo
Pendidikan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah belah oleh provokasi
Nasional
JAKARTA Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025. Keputusan ini diambil karena pr
Ekonomi
