Empat Begal Bersajam Curi Sepeda Motor di Kecamatan Beringin, Deli Serdang
DELI SERDANG Aksi kejahatan kembali terjadi di Jalan Aras KabuBatang Kuis, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Sabtu (28/3/2026
HUKUM DAN KRIMINAL
SLEMAN –Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata yang terjadi di Kabupaten Sleman pada tahun 2020. Dalam rangka penyelidikan, Kejari Sleman telah memeriksa Sri Purnomo, mantan Bupati Sleman, dan anaknya, Raudi Akmal, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sleman.
Bambang Yunianto, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, mengonfirmasi bahwa penyidik masih melakukan pendalaman terkait keterlibatan kedua tokoh tersebut. Menurut Bambang, meskipun Sri Purnomo dan Raudi Akmal telah diperiksa, penyidik masih membutuhkan waktu untuk menyelidiki lebih lanjut dan memastikan langkah hukum selanjutnya.
“Kami masih mendalami kasus ini. Kalau nanti sudah ada penetapan tersangka, pasti kami akan merilisnya secara resmi. Untuk saat ini, kami masih memeriksa saksi-saksi lainnya,” ujar Bambang Yunianto saat memberikan keterangan pers di Kantor Kejari Sleman, Kamis (12/12/2024).
Ketika ditanya apakah Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, yang merupakan istri dari Sri Purnomo dan ibu dari Raudi Akmal, akan turut diperiksa dalam kasus ini, Bambang menegaskan bahwa hal itu masih dalam proses penyelidikan.
“Kami belum bisa menyampaikan secara pasti apakah Bupati Kustini akan dipanggil. Penyidik masih melakukan pembahasan dan pendalaman. Nanti jika ada perkembangan, kami akan sampaikan kepada media,” ujar Bambang.
Sejauh ini, Kejari Sleman telah memeriksa hampir 240 saksi yang terkait dengan kasus ini. Kasus korupsi dana hibah pariwisata ini diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah, dengan estimasi kerugian mencapai hampir Rp 10 miliar.
“Sekitar hampir 240 orang saksi sudah kami periksa. Untuk kerugian negara, diperkirakan mencapai hampir Rp 10 miliar,” tambah Bambang.
Bambang menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendalaman guna memastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan adil. Penyidikan ini menjadi perhatian publik mengingat keterlibatan pejabat-pejabat tinggi di Kabupaten Sleman dalam dugaan penyalahgunaan dana hibah yang seharusnya digunakan untuk sektor pariwisata.
Meskipun belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini, Bambang memastikan bahwa Kejari Sleman akan terus melanjutkan proses penyidikan dan memanggil saksi-saksi lainnya yang dianggap relevan. Pihaknya berkomitmen untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa pelaku penyalahgunaan dana publik akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
“Kami pastikan bahwa penyidikan ini terus berjalan dan kami akan mengungkap siapa saja yang terlibat,” tutup Bambang.
(N/014)
DELI SERDANG Aksi kejahatan kembali terjadi di Jalan Aras KabuBatang Kuis, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Sabtu (28/3/2026
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dan kering, terutama di wilayah b
NASIONAL
JAKARTA Yadea Indonesia bersiap meluncurkan motor listrik terbaru pada 2 April 2026 mendatang. Motor ini diklaim mampu menempuh jarak hi
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Seorang pria berinisial Jefri Fernandus Sitindaon (41) diamankan polisi setelah menusuk tetangganya, Swita Sidebang (30), mengguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelindungan Anak (PP TUNAS) resmi berlaku mulai
NASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menghadapi sorotan tajam
POLITIK
BALI Polda Bali menetapkan dua orang tersangka dalam kasus pembunuhan warga negara Belanda, RP, yang terjadi di Kuta Utara, Kabupaten Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera. Jumat (27/3), Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Sat
NASIONAL
MEDAN Gedung SMP Negeri 4 di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, terbakar pada Jumat (27/3/2026) se
NASIONAL
JAKARTA Kantor Urusan Haji, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta pihak terkait memberikan kompensasi yang layak bagi jamaah umr
NASIONAL