BENGKULU– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Bengkulu.
Tersangka terbaru berinisial WL, Direktur Utama PT Dwisaha Selaras Abadi.
Penetapan WL sebagai tersangka dilakukan usai pemeriksaan intensif oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Bengkulu di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
WL kini telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
"Iya benar, kita tetapkan tersangka baru. Untuk perannya, aset Pemkot Bengkulu tersebut sempat berupaya dijual dan bahkan diiklankan oleh pihak tertentu yang masih dalam proses pendalaman," ujar Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, Kamis (5/6/2025).
Sebelumnya, penyidik telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini, yaitu Kurniadi Benggawan (KB), Direktur Utama PT Tigadi Lestari, serta Ahmad Kanedi, mantan Wali Kota Bengkulu periode 2007–2012 sekaligus mantan anggota DPD RI.
Kasus ini bermula dari alih status lahan Mega Mall dan PTM Bengkulu dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada tahun 2004.
Sertifikat ini kemudian dipecah dan dijadikan jaminan pinjaman oleh pihak ketiga ke beberapa bank.
Seiring waktu, pinjaman menunggak dan SHGB kembali diagunkan ke lembaga keuangan lain, bahkan berutang ke pihak ketiga.
"Perjanjian awal terjadi pada 2004. Selanjutnya perjanjian-perjanjian yang ada sempat direvisi namun tidak pernah menemui kesepakatan. Detail perjanjian tidak bisa kami sampaikan karena bersifat teknis," jelas Ristianti.
Sejauh ini, Mega Mall dan PTM Bengkulu telah diagunkan ke empat bank sejak 2004.
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap sisi lain masa mudanya sebagai pengguna setia transportasi umum kereta a
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan sistem transportasi massal, khususnya kereta
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Gubernur Riau
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jumlah penumpang pesawat domestik melalui Bandara Internasional Kualanamu mengalami penurunan signifikan. Salah satu penyebab utam
Pariwisata
PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi bukan sek
Pendidikan
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa program Magang Nasional bukan sekadar kegiatan belajar
Pemerintahan
BATU BARA Kasus dugaan percobaan pembunuhan di Desa Suka Maju, Gang Setia, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara masih menyisakan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa pendidikan dan informasi yang membebaskan
Pemerintahan
JAKARTA Dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat secara resmi meluncurkan lima aja
Peristiwa