JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menjalin koordinasi intensif dengan Bareskrim Polri untuk merampungkan berkas perkara kasus pagar laut di Perairan Tangerang.
Hingga kini, sejumlah petunjuk jaksa belum dipenuhi sepenuhnya oleh penyidik, terutama terkait unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana, yang mengonfirmasi telah melakukan komunikasi langsung dengan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada.
Baca Juga:
"Sudah, dari teman-teman penyidik sudah koordinasi dengan kami. Kabareskrim dengan saya juga sudah (koordinasi)," ujar Asep saat ditemui di Kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Asep menjelaskan bahwa berkas perkara sempat dikembalikan ke penyidik Bareskrim agar dilengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum (JPU), khususnya dalam memasukkan unsur korupsi sebagaimana arahan awal dari Kejaksaan.
Baca Juga:
"Iya seperti awal itu lah, dari awal itu yang sudah kita sampaikan," lanjut Asep.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyampaikan bahwa berkas dikembalikan karena petunjuk yang diberikan belum sepenuhnya dilaksanakan.
"Alasannya karena petunjuk dari jaksa penuntut umum terdahulu belum dipenuhi oleh penyidik," kata Harli, Rabu (16/4/2025).
Dalam proses penyidikan, diketahui terdapat indikasi suap yang diduga melibatkan Kepala Desa Kohod, Asrin, serta tiga tersangka lainnya.
Selain itu, jaksa juga menyoroti potensi kerugian negara yang dapat dikenakan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Kasus pagar laut ini sebelumnya menjadi sorotan karena proyek yang dilaksanakan di wilayah perairan Tangerang itu diduga sarat penyimpangan dalam pelaksanaan dan perizinan.
Hingga berita ini diturunkan, Kejagung menyatakan masih menunggu pemenuhan petunjuk dari penyidik agar perkara dapat segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.*
DELISERDANG Setelah diungkap BITVOnline.com ke ruang publik, Pemprov Sumut akhirnya dipastikan tidak melanjutkan proses pengadaan paket
Pemerintahan
MAKASSAR Dai dan mantan pendeta Ustad Dr H M Yahya Yopie Waloni Sth Mth (55), dilaporkan meninggal dunia usia khutbah di Masjid Darul Falah
Agama
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan Tenaga Kerja Asing (TKA
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan bahwa rencana perubahan aturan luas minimal rumah
Ekonomi
LANGKAT Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) melalui yayasan Human Initiative menyalurkan bantuan 100 ekor kambing kurban kepada warga Desa Pa
Nasional
Yangon, Myanmar Militer Myanmar menangkap seorang anak berusia enam tahun yang diduga terlibat dalam pembunuhan seorang pensiunan jender
Internasional
Tapanuli Selatan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyalurkan seekor sapi kurban untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Selat
Nasional
TAPSEL Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan perayaan Idul Adh
Agama
BATU BARA Warga Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, tengah dibuat resah oleh in
Pemerintahan
MEDAN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumut yang digelar pada Selasa (3/6/2025) memutuskan pemberhentian dengan hormat H
Nasional
