Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
MEDAN -Kasus dugaan korupsi kredit fiktif di Bank Mandiri masih terus bergulir. Hingga kini, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menyatakan bahwa proses penanganan perkara tersebut masih berada dalam tahap penyidikan aktif.
Hal itu dikonfirmasi oleh Kasubid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani Tampubolon, pada Senin (9/6/2025).
"Prosesnya masih berlanjut di tahap penyidikan," kata Siti saat dikonfirmasi awak media.
Siti menjelaskan bahwa pihak kepolisian saat ini masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengetahui total kerugian yang ditimbulkan dalam kasus ini.
"Masih menunggu hasil dari tim audit kerugian negara. Belum ada penetapan tersangka," tambahnya.
Sebelumnya, pada Maret 2025 lalu, Kompol Siti mengungkapkan bahwa tim penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi dari berbagai pihak yang diduga terlibat. Mulai dari pihak internal Bank Mandiri, kurator, hingga para debitur yang diduga menerima kredit bermasalah.
"Saksi-saksi sudah ada yang diperiksa baik itu dari Bank Mandiri, debitur dan kurator," ungkapnya, Kamis (6/3/2025).
Namun, pihak kepolisian masih menutup rapat nama-nama saksi yang telah dimintai keterangan karena masih dalam ranah penyidikan.
Kasus ini pertama kali mencuat pada tahun 2024 setelah adanya laporan dari masyarakat. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Bank Mandiri.
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan mengirimkannya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara beberapa bulan setelah laporan diterima.
Polda Sumut memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara transparan dan profesional.*
(ms/j006)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL