JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, diduga menyetujui uang suap senilai Rp850 juta dalam pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) Harun Masiku menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024.
Dugaan ini mencuat dalam sidang lanjutan kasus suap PAW dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025), dengan Hasto sebagai terdakwa.
Ahli bahasa dari Universitas Indonesia (UI), Frans Asisi Datang, menjadi saksi kunci yang membeberkan analisis linguistik terhadap percakapan WhatsApp antara Hasto dan mantan kader PDIP, Saeful Bahri.
Baca Juga:
Dalam salah satu chat, Saeful menyebut bahwa Harun telah "menggeser 850", yang kemudian dibalas Hasto dengan "Ok sip".
"Angka 850 dalam konteks ini merujuk pada uang, meskipun tidak disertai simbol 'Rp' atau kata 'juta'. Ini bentuk komunikasi terselubung yang umum dalam percakapan politik," ujar Frans saat memberikan keterangan di persidangan.
Baca Juga:
Menurutnya, frasa "Ok sip" dalam konteks tersebut merupakan bentuk persetujuan.
"'Ok' menyatakan pemahaman atau setuju, dan 'sip' mempertegas bahwa penerima pesan memahami serta menyetujui isi komunikasi," tambahnya.
Jaksa KPK dalam dakwaan menyebutkan bahwa uang Rp850 juta merupakan bagian dari skema suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar menyetujui PAW Harun menggantikan caleg terpilih Dapil Sumsel I, Riezky Aprilia.
Dana itu disalurkan melalui Kusnadi, ajudan Hasto, ke DPP PDIP.
Sebagian dana, sebesar Rp400 juta, diberikan kepada Wahyu melalui mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fredelina.
Sisanya dibagi-bagi ke sejumlah pihak, yaitu Rp50 juta untuk Tio, Rp175 juta untuk Donny Tri Istiqomah, dan Rp230 juta untuk operasional Saeful Bahri dan tim.
Kuasa Hukum Bantah Tuduhan
JAMBI Proyek pembangunan Islamic Center di Provinsi Jambi tengah menjadi sorotan publik. Megaproyek yang menelan dana hingga Rp 150 miliar
Nasional
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen sebagai bagian dari upaya besar memp
Nasional
SABANG Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyebut keberadaan kandungan energi dan gas alam sebagai alasan utama di balik sengketa
Nasional
BADUNG Peristiwa penembakan kembali mengguncang Pulau Dewata. Dua warga negara asing (WNA) asal Australia menjadi korban penembakan oleh
Hukum dan Kriminal
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) resmi mengumumkan namanama yang lulus dalam tahapan seleksi administrasi calon anggota Komisaris dan cal
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait polemik status kepemil
Nasional
TAPANULI SELATAN Ratusan buruh dari PT. Sinar Avanoska Emas (PT. SAE) di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, mengadukan
Peristiwa
NEW YORK Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa (PBB), Antonio Guterres, mendesak Israel dan Iran untuk segera menghentikan eskalas
Internasional
JAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan gerakan memadamkan lampu
Nasional
MEDAN Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menerima pengaduan masyarakat (dumas) dari Relawan Parhobas (Pelayan
Nasional
