JAKARTA – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Nusron menyusul dugaan keterlibatan kementerian tersebut dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) proyek PIK 2 yang disebut cacat hukum.
Proyek yang digarap oleh Sugianto Kusuma alias Aguan, bos Sedayu Group, berada di wilayah pesisir utara Tangerang yang menurut Azhari melanggar aturan tata ruang dan hukum pesisir.
Baca Juga:
"Tindakan Nusron bukan cuma soal kelalaian, tapi sudah masuk dugaan persekongkolan jahat antara oknum pejabat dan pengembang besar. Tanah pesisir yang seharusnya dilindungi bisa diterbitkan HGB-nya. Menteri ATR diam saja. Negara kerja untuk siapa?" ujar Noor Azhari kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).
Noor Azhari menegaskan bahwa penerbitan HGB di wilayah pesisir melanggar UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Baca Juga:
Menurutnya, sempadan pantai memiliki perlindungan hukum ketat yang tak boleh dikomersialkan sembarangan.
"Dalam aturan tersebut, sempadan pantai tidak boleh dimiliki atau digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin yang sangat ketat dan sesuai zonasi," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mencurigai pelaksanaan proyek PIK 2 justru berlangsung mulus karena berada di bawah perlindungan status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menurutnya disalahgunakan oleh sejumlah pihak.
Menurut Noor, proyek PIK 2 mencerminkan adanya pemufakatan terstruktur, sistematis, dan masif antara oknum pejabat ATR/BPN dengan pihak pengembang untuk "melegalkan" penguasaan ruang hidup rakyat dan aset negara di Banten.
"Diduga kuat terjadi pemufakatan antara oknum pejabat ATR/BPN dan pengusaha untuk melegalkan perampasan ruang hidup masyarakat dan aset negara," tandasnya.
Azhari juga menilai Nusron Wahid telah gagal menjalankan mandat reformasi agraria yang menjadi komitmen pemerintah.
Ia menuding Nusron membiarkan praktik mafia tanah tumbuh subur di lembaga yang dipimpinnya.
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan keyakinannya bahwa target nasional 100 juta peserta program Cek Kesehatan Gratis (CK
Kesehatan
TEHERAN Ketegangan antara Israel dan Iran kembali memuncak setelah sebuah serangan drone militer Israel dikabarkan menghantam infrastruk
Internasional
BANTUL Seorang pria berinisial UU (28), warga Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, nekat membakar sepeda motor milik adiknya
Peristiwa
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno, menyatakan penyesalannya atas keputusan Kementerian Dalam Negeri
Nasional
PARIS Menteri Luar Negeri Prancis JeanNoel Barrot kembali menegaskan komitmen negaranya untuk mengakui keberadaan negara Palestina dala
Internasional
JAKARTA Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh I, Muslim Ayub, mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan sanksi kepada Menteri Da
Nasional
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menekankan pentingnya strategi yang serius, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam u
Pariwisata
JAKARTA Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghadirkan destinasi wisata bertema Pulau Kucing di Kepulauan Seribu me
Nasional
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, secara tegas meminta aparat penegak hukum untuk menghentikan aksi
Nasional
PALI Aksi pencurian nekat terjadi di halaman sebuah rumah makan di Desa Lunas Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lemata
Hukum dan Kriminal
