Warga Keluhkan Minimnya Pengaturan Lalu Lintas di Akses Proyek PKS Tanjab Timur
TANJUNG JABUNG TIMUR Warga Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengeluhkan belum adan
PERISTIWA
JAKARTA — Pemberian amnesti kepada 1.178 narapidana oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik, salah satunya kepada tokoh bernama Yulianus Paonganan alias Ongen, yang sebelumnya dipidana atas kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo melalui UU ITE.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/8/2025), Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa amnesti tersebut mencakup tokoh-tokoh seperti Hasto Kristiyanto dan Yulianus Paonganan.
"Amnesti ini diberikan kepada 1.178 orang. Salah satunya adalah Pak Hasto Kristiyanto, dan yang lainnya adalah Yulianus Paonganan atas kasus ITE terkait penghinaan terhadap kepala negara," ujar Menkum Supratman.
Respons Terbuka Yulian Paonganan
Ongen menyampaikan rasa syukur atas kebijakan tersebut melalui pernyataan tertulis pada Sabtu (2/8/2025).
Ia mengungkapkan bahwa amnesti ini memberikan makna yang sangat besar bagi dirinya dan keluarga, setelah hampir 10 tahun menjalani proses hukum.
"Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian amnesti terhadap kasus UU ITE yang menimpa saya sejak akhir 2015. Ini merupakan momen sangat berarti bagi saya dan keluarga," tuturnya.
Penangkapan Yulian dilakukan pada Desember 2015 terkait unggahan di media sosial yang dianggap menampilkan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.
Ia dikenal aktif sebagai pengkritik Jokowi, termasuk mempertanyakan keaslian ijazah dan kebijakan-kebijakannya.
Setelah melalui tahanan dan persidangan, Yulian akhirnya dibebaskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Mei 2016.
Sejak itu, ia tetap aktif di media sosial dengan menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi.
Penasihat hukum Yulian, Yusril Ihza Mahendra, turut mendampingi sejak proses hukum awal hingga akhir, termasuk saat proses persidangan di tahun 2016.
TANJUNG JABUNG TIMUR Warga Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengeluhkan belum adan
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto agar pelaks
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tidak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia terlibat dalam kasus dug
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warg
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Medan melontarkan kritik terhadap polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U19 Boys&0
OLAHRAGA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan apresiasi tinggi terhadap peluncuran film Samudera, sebuah karya sinematik yan
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong percepatan legalisasi sumur minyak masyarakat di Sumut sebaga
PEMERINTAHAN
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam
PARIWISATA