Prabowo Teken PP Baru: Justice Collaborator Bisa Dapat Remisi hingga Bebas!

JAKARTA– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pemberian pembebasan bersyarat dan penghargaan lain bagi saksi pelaku atau justice collaborator.

Beleid ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya penegakan hukum, khususnya dalam mengungkap kejahatan besar dan terorganisir.

PP tersebut membuka ruang bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mendapatkan keringanan pidana.

Bentuk penghargaan yang diberikan di antaranya berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, hingga pemenuhan hak-hak narapidana lainnya.

Dalam Pasal 4, dinyatakan bahwa penghargaan ini diberikan hanya kepada pihak yang bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana, serta memberikan keterangan penting dan menentukan dalam mengungkap kasus.

Syarat substantif lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 hingga 29, mencakup pemeriksaan secara substantif dan administratif.

Pemeriksaan substantif dilakukan untuk menilai peran dan kontribusi saksi pelaku, sedangkan pemeriksaan administratif meliputi dokumen pendukung, seperti surat pernyataan bersedia bekerja sama dan tidak melarikan diri.

"Terhadap terpidana yang telah mendapatkan penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, dapat diberikan rekomendasi penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 29 ayat (1) beleid tersebut.

Tidak hanya untuk narapidana, PP ini juga mengatur penghargaan bagi tersangka dan terdakwa yang bersedia menjadi saksi pelaku.

Meski tidak mendapat pembebasan bersyarat, mereka tetap dapat menerima penghargaan dalam bentuk pemisahan tempat penahanan, pemisahan berkas perkara, hingga penyampaian kesaksian tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa lainnya.

"Pimpinan LPSK berkoordinasi dengan penuntut umum dalam menyampaikan rekomendasi penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana," tulis Pasal 17 ayat (1) terkait terdakwa yang menjadi saksi pelaku.

Dengan diterbitkannya PP ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memperluas akses keadilan serta mendorong partisipasi aktif dari dalam sistem hukum itu sendiri.

Justice collaborator, yang selama ini memainkan peran penting dalam mengungkap kasus-kasus besar, kini mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dan perlindungan yang lebih jelas.

Pengamat hukum menilai kebijakan ini akan berdampak positif terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi, narkotika, perdagangan orang, hingga terorisme yang kerap melibatkan jaringan besar dan kompleks.*

(mt/a008)