MEDAN – Pengamat kebijakan publik Ratama Saragih menyayangkan tindakan sejumlah oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) di jajaran Kodam I/BB yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 34 tahun 2024 tentang TNI.
Dugaan pelanggaran terhadap UU TNI tersebut, terjadi dalam pengelolaan Lapangan Golf Bukit Barisan Club Country (BBCC) Desa Tuntungan, Deliserdang, Sumut.
Sejumlah oknum TNI diduga terlibat langsung mengelola lapangan golf seluas 60.000 M2 milik Kodam I/BB tersebut. Dugaan ini disampaikan H. Rismansyah Siregar selaku kuasa penuh Syamsurizal, pengusaha yang sebelumnya membangun dan mengelola Lapangan Golf BBCC Tuntungan.
Syamsurizal sendiri, akhirnya harus berhenti mengelola Lapangan Golf BBCC Tuntungan tersebut, setelah secara sepihak Kodam I/BB memutus kontrak kerjasama bisnis yang ditandatanganinya bersama Pandam I/BB yang saat itu dijabat Mayjen TNI Cucu Somantri.
"Setelah Kodam I/BB memutus kontrak kerjasama secara sepihak, Syamsurizal pun "diusir" dari pengelolaan lapangan golf. Sejak itu, lapangan golf diduga dikelola langsung Kodam I/BB yang diduga melibatkan sejumlah oknum TNI," tegas H. Rismansyah Siregar, beberapa waktu lalu.
H. Rismansyah Siregar mengaku mendapat informasi, sampai saat ini belum ada investor baru untuk mengelola lapangan golf tersebut. Sehingga, pengelolaan bisnis lapangan golf tersebut diduga kuat masih Kodam I/BB yang diduga melibatkan sejumlah oknum-oknum TNI.
LARANGAN PRAJURIT BERBISNIS BELUM DIUBAH
"Ya, saya membaca dan mengikuti berita-berita terkait Lapangan Golf BBCC Tuntungan tersebut. Dan terakhir, setelah Syamsurizal "angkat kaki" akibat kontrak kerjasamanya diputus secara sepihak, lapangan golf tersebut diduga dikelola langsung Kodam I/BB dengan melibatkan okum-oknum TNI," tegas Ratama Saragih.
Menurut Ratama Saragih, hal ini yang menjadi persoalan besar. Dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, dengan tegas melarang prajurit TNI melakukan kegiatan bisnis. Ini diatur sangat jelas dalam pasal 39 ayat (3), yang menyebutkan bahwa "prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis".
Bahkan, dalam perubahan UU TNI yang baru, yakni Nomor 3 tahun 2025, pasal tentang larangan prajurit terlibat dalam kegiatan bisnis, tidak ada mengalami perubahan.
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
Pemerintahan
KAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
Politik
PARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
Nasional
TAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
Politik
OlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
Opini
JAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
Olahraga
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal
