BANDUNG -Seorang oknum anggota kepolisian diduga melakukan penipuan terhadap sebuah toko helm di Jalan Raya Cileunyi, Kabupaten Bandung, dengan modus menunjukkan bukti transaksi digital palsu saat membeli helm.
Peristiwa yang terjadi pada Minggu, 8 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB itu terekam kamera pengawas (CCTV) dan kini viral di media sosial.
Kepolisian membenarkan kejadian ini dan memastikan bahwa pelaku tengah dalam proses pemeriksaan oleh instansi terkait. "Itu benar, oknum anggota sudah ditangani oleh kesatuannya, yakni Propam Polda Jabar dan Provost Brimob," ujar Kasi Humas Polresta Bandung AKP Dana Suhenda saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2025).
Baca Juga:
Berdasarkan laporan dari pihak toko helm, oknum polisi tersebut datang ke toko seperti pembeli biasa.
Ia melihat-lihat sejumlah helm sebelum akhirnya memilih satu helm yang diinginkan. Ketika hendak membayar, pelaku mengaku telah mentransfer uang melalui QRIS dan menunjukkan bukti pembayaran digital kepada pemilik toko.
Baca Juga:
Namun, setelah dicek oleh pihak toko, tidak ada dana yang masuk ke rekening toko sebagaimana mestinya. Bukti transfer yang ditunjukkan pelaku diduga editan atau palsu.
"Dia mengaku sudah bayar, tapi kami tidak menerima dana apa pun. Kami periksa bukti transfernya, ternyata palsu," ujar pemilik toko helm yang meminta namanya dirahasiakan.
Video rekaman CCTV dari toko memperlihatkan wajah pelaku dan proses pemilihan helm. Pemilik toko kemudian menyebarkan video tersebut melalui media sosial untuk memperingatkan pelaku lain dengan modus serupa.
Unggahan tersebut cepat menyebar dan mendapat beragam tanggapan dari warganet. Banyak yang menyayangkan peristiwa itu, terlebih karena pelakunya diduga adalah anggota institusi penegak hukum.
AKP Dana Suhenda menjelaskan bahwa proses hukum dan etik telah mulai dilakukan. "Sudah ditangani oleh satuannya masing-masing. Ini bentuk komitmen institusi dalam menindak tegas anggotanya yang melanggar aturan," tegasnya.
Kepolisian tidak mengungkapkan identitas dan pangkat oknum tersebut untuk sementara waktu, karena masih dalam proses pendalaman oleh Propam.
Peristiwa ini menjadi tamparan bagi upaya reformasi institusi kepolisian yang selama ini sedang diperkuat. Tindakan individu yang menyalahgunakan kewenangan dan melanggar hukum seperti ini bisa mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap aparat.
Pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Dr. Endang Sugiarti, mengatakan bahwa apabila terbukti, pelaku tidak hanya dapat dikenakan sanksi disiplin tetapi juga sanksi pidana karena telah melakukan penipuan.
"Modus menunjukkan bukti transaksi palsu bisa dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Jika dilakukan oleh aparat negara, sanksinya bisa lebih berat karena menyalahgunakan jabatan," ujarnya.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi para pelaku usaha, terutama yang menggunakan metode pembayaran non-tunai seperti QRIS atau transfer bank, untuk selalu memverifikasi transaksi secara real time sebelum menyerahkan barang kepada pembeli.
"Jangan hanya percaya pada bukti transfer yang ditunjukkan secara visual. Pastikan saldo benar-benar masuk ke rekening sebelum memberikan barang," ujar Ketua Asosiasi Pedagang Retail Bandung, Nanda Wiratma.*
(kp/j006)
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan Pulau Enggano, salah s
Nasional
SUMEDANG Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pernyataannya mengenai kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 merupakan pendapat
Nasional
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali memantik kontroversi dengan pernyataannya yang menyebut Presiden Joko
Politik
KOTA KINABALU Dunia kuliner Malaysia dikejutkan oleh kabar tragis yang melibatkan Etiqah Siti Noorashikeen Mohd Sulong, mantan finalis M
Internasional
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mempercepat rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) sebaga
Pemerintahan
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengenakan rompi juru parkir (jukir) adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan (Dish
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Harapan warga Gampong Alue Naga untuk memiliki kembali jembatan penghubung pasca tsunami 2004 semakin mendekati kenyataan. Pe
Pemerintahan
JAMBI Konflik rumah tangga anggota DPRD Provinsi Jambi, Rendra Ramadhan Usman, berbuntut panjang. Istrinya, Winda Irzalina Pratiwi, bers
Hukum dan Kriminal
NAGAN RAYA Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditpidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan ladang ganja seluas 25 hektare yang tersebar
Hukum dan Kriminal
MUARO JAMBI Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Muaro Jambi melakukan pengecekan terhadap lokasi kebocoran pipa m
Peristiwa
