Dua Terdakwa Korupsi Proyek Jalur Kereta Api DJKA Medan Ajukan Banding, Ini Alasannya
MEDAN Dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan wil
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara resmi membuka pendaftaran calon anggota Komisi Informasi (KI) Sumut periode 2026–2030.
Proses seleksi dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan komisioner periode 2022–2026 pada 31 Maret 2026.
Ketua Tim Seleksi (Timsel), Hatta Ridho, menjelaskan, proses seleksi mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi.Baca Juga:
Dari seleksi ini, Timsel menargetkan paling sedikit 10 dan maksimal 15 nama calon anggota yang akan diajukan ke Gubernur Sumut untuk diteruskan ke DPRD Sumut.
"Pendaftaran dibuka mulai 6–23 April 2026 melalui pengumpulan dokumen langsung ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut di Jalan H.M. Said No. 27 Medan," ujar Hatta, Kamis (2/4/2026).
Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, Computer Assisted Test (CAT), psikotes, serta wawancara.
Hasil seleksi administrasi akan menjaring maksimal delapan kali lipat kebutuhan anggota, atau sekitar 40 peserta, yang kemudian akan mengikuti tahap psikotes dan wawancara. Selain itu, masyarakat diberikan kesempatan memberikan tanggapan selama 10 hari kerja.
Wakil Ketua Timsel, Handoko Agung Saputro, menegaskan, seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat Sumut yang memiliki kompetensi di bidang keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, proses ini penting untuk memastikan calon komisioner memiliki integritas dan inovasi dalam mengawal hak publik atas informasi serta mendukung penerapan keterbukaan informasi di Pemprov Sumut.
Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan Timsel menjaga independensi sepenuhnya. "Hasil penjaringan bersifat final dan transparan, serta tidak dapat diganggu gugat," tegas anggota Timsel Muhammad Suib.
Pemprov Sumut berharap dengan terbentuknya anggota KI yang baru, tata kelola informasi publik di provinsi ini dapat lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*
(tm/dh)
MEDAN Dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan wil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap
HUKUM DAN KRIMINAL
CIAMIS SD Negeri Salakaria 2, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah hanya menerima satu murid baru p
PENDIDIKAN
JAKARTA Profesi guru di sejumlah negara tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan mulia, tetapi juga mendapatkan penghargaan ekonomi yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Banyak perempuan mengalami peningkatan nafsu makan beberapa hari sebelum menstruasi datang. Keinginan untuk mengonsumsi makanan
KESEHATAN
JAKARTA Pemerintah memastikan proses pengambilalihan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, telah selesai dilakukan set
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pertanian terus mendorong peningkatan produksi pertanian sekaligus memperkuat p
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai sosok pemimpin pengkhianat yang disebut menganjurkan aksi membakar Republik Indo
POLITIK
SEMARANG Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menanggapi langkah Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang teng
EKONOMI
JAKARTA Presiden FIFA Gianni Infantino dilaporkan kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC) atas dugaan melanggar prinsip netralitas p
OLAHRAGA