Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
BINJAI – Pemerintah Kota Binjai memperoleh Opini Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori Kualitas Sedang dan nilai akhir 75,87 dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.
Hasil penilaian disampaikan dalam kegiatan penyampaian opini yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (24/2/2026).
Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP., hadir didampingi jajaran perangkat daerah, termasuk Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Orta), serta pejabat terkait.Baca Juga:
Opini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, S.Sos., M.SP.
Dalam sambutannya, Herdensi menekankan bahwa hasil penilaian diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga kementerian dan badan vertikal lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kerja sama seluruh pemangku kepentingan penting agar masyarakat Sumatera Utara memperoleh pelayanan yang semakin baik dan bebas dari praktik maladministrasi," ujarnya.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., menegaskan bahwa capaian Pemprov Sumut yang meraih opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi menjadi pijakan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pemerataan standar di seluruh kabupaten/kota pada 2026.
Menanggapi opini Kualitas Sedang, Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyatakan capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah.
"Hasil penilaian Ombudsman ini menjadi motivasi bagi Pemkot Binjai untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Kami berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memberikan layanan yang lebih responsif kepada masyarakat," ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri juga oleh Wakapolda Sumut, para bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota se-Sumatera Utara, serta unsur kementerian, badan vertikal, Kapolres, dan pemangku kepentingan lainnya.*
(dh)
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN