Presiden Teken PP Justice Collaborator, LPSK: Kunci Bongkar Kejahatan Terorganisir

- Keterangan yang diberikan harus bersifat penting dalam mengungkap tindak pidana.

- Pemohon bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Teken PP Baru: Justice Collaborator Bisa Dapat Remisi hingga Bebas!
• Pria di Banda Aceh Diringkus karena Memalak Pedagang Atas Perintah Napi di LP Meulaboh

- Jika memperoleh aset dari tindak pidana, pelaku wajib mengembalikannya.

LPSK bersama penuntut umum akan mempertimbangkan sejumlah indikator sebelum mengeluarkan rekomendasi penghargaan kepada JC, seperti:

Baca Juga:

• LPSK Sesalkan Justice Collaborator Kasus Polisi Tembak Warga Kalteng Dituntut 15 Tahun Penjara
• Berani Laporkan Kasus Korupsi di Puskesmas Aek Natolu, Bupati Toba dan Kejari Harus Lindungi dr Maria

- Kualitas dan konsistensi keterangan yang disampaikan JC pada setiap tahapan pemeriksaan.

- Sikap kooperatif terhadap penyidik, penuntut umum, dan LPSK.

JC yang lolos seleksi juga akan mendapat penanganan khusus, seperti pemisahan penempatan dari pelaku utama dan perlindungan saat memberikan keterangan di persidangan.

LPSK menekankan bahwa keberadaan JC menjadi kunci dalam membongkar jaringan kejahatan besar seperti korupsi dan narkotika, yang kerap melibatkan banyak pihak dan bersifat tertutup.

"Seringkali sulit mengetahui alur dan jaringannya, kecuali ada orang dalam yang berbicara. Di sinilah peran JC jadi sangat krusial," ujar Susilaningtias.

Dengan hadirnya PP ini, diharapkan aparat penegak hukum lebih optimal dalam memanfaatkan mekanisme JC, dan masyarakat terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengungkapan kejahatan yang selama ini sulit disentuh hukum.*

(kp/a008)

Prabowo Teken PP Baru: Justice Collaborator Bisa Dapat Remisi hingga Bebas!

Pria di Banda Aceh Diringkus karena Memalak Pedagang Atas Perintah Napi di LP Meulaboh

LPSK Sesalkan Justice Collaborator Kasus Polisi Tembak Warga Kalteng Dituntut 15 Tahun Penjara

Berani Laporkan Kasus Korupsi di Puskesmas Aek Natolu, Bupati Toba dan Kejari Harus Lindungi dr Maria

Pegawai LPSK Keluhkan Pemotongan Anggaran

Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Ajukan Banding atas Putusan Restitusi Rp 1,02 Miliar