TAPANULI SELATAN — PT. Sinar Avonaska Emas (PT. SAE), sebuah perusahaan swasta yang beroperasi di Tapanuli Selatan, diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) kepada calon karyawan yang ingin bergabung bekerja.
Dugaan ini mengemuka setelah sejumlah mantan karyawan yang dipecat secara sepihak mengaku diminta menyetorkan sejumlah uang kepada pihak perusahaan.
"Saya sangat kecewa dengan praktik ini. Ini adalah bentuk pungli yang sangat tidak adil," tegas Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Desa (DPP FORMADES), Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, kepada media, Kamis (26/6).
Menurut Irwan, dugaan praktik pungli ini melibatkan oknum dari bagian Human Resource Development (HRD) dan Humas perusahaan.
Sejumlah korban menyebutkan bahwa mereka harus membayar uang tertentu agar bisa diterima bekerja di perusahaan tambang tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT. SAE belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut.
Namun, publik mendesak agar aparat penegak hukum turun tangan dan menyelidiki kebenaran dugaan ini.
"Jika ini terbukti benar, maka ini tidak hanya mencoreng nama baik perusahaan, tapi juga melanggar hukum yang berlaku. Pihak berwajib harus segera mengusut tuntas," tambah Irwan.
Praktik pungli dalam rekrutmen kerja sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi ketenagakerjaan.
Selain melanggar hukum, hal ini juga berisiko menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sektor swasta, khususnya industri tambang di daerah.
FORMADES menyerukan agar instansi terkait, termasuk Dinas Ketenagakerjaan dan Kepolisian, dapat segera mengambil langkah hukum serta memberikan perlindungan kepada korban.
"Masyarakat tidak boleh takut bersuara. Kita butuh transparansi, dan perusahaan harus bertanggung jawab secara moral maupun hukum," pungkas Irwan.*
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
