Bupati Pekalongan Terjerat OTT, Kekayaannya Didominasi Properti Senilai Rp 74 M
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah, salah satunya menjerat Bupati P
POLITIK
TAPANULI SELATAN — PT. Sinar Avonaska Emas (PT. SAE), sebuah perusahaan swasta yang beroperasi di Tapanuli Selatan, diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) kepada calon karyawan yang ingin bergabung bekerja.
Dugaan ini mengemuka setelah sejumlah mantan karyawan yang dipecat secara sepihak mengaku diminta menyetorkan sejumlah uang kepada pihak perusahaan.
"Saya sangat kecewa dengan praktik ini. Ini adalah bentuk pungli yang sangat tidak adil," tegas Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Desa (DPP FORMADES), Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, kepada media, Kamis (26/6).
Menurut Irwan, dugaan praktik pungli ini melibatkan oknum dari bagian Human Resource Development (HRD) dan Humas perusahaan.
Sejumlah korban menyebutkan bahwa mereka harus membayar uang tertentu agar bisa diterima bekerja di perusahaan tambang tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT. SAE belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut.
Namun, publik mendesak agar aparat penegak hukum turun tangan dan menyelidiki kebenaran dugaan ini.
"Jika ini terbukti benar, maka ini tidak hanya mencoreng nama baik perusahaan, tapi juga melanggar hukum yang berlaku. Pihak berwajib harus segera mengusut tuntas," tambah Irwan.
Praktik pungli dalam rekrutmen kerja sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi ketenagakerjaan.
Selain melanggar hukum, hal ini juga berisiko menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sektor swasta, khususnya industri tambang di daerah.
FORMADES menyerukan agar instansi terkait, termasuk Dinas Ketenagakerjaan dan Kepolisian, dapat segera mengambil langkah hukum serta memberikan perlindungan kepada korban.
"Masyarakat tidak boleh takut bersuara. Kita butuh transparansi, dan perusahaan harus bertanggung jawab secara moral maupun hukum," pungkas Irwan.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah, salah satunya menjerat Bupati P
POLITIK
DOHA Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) RI, Mugiyanto, mengungkapkan situasi di Qatar hingga Selasa (3/3/2026) masih belum kondu
INTERNASIONAL
LABUHANBATU SELATAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), kembali menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat melalui pel
EKONOMI
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memastikan ketahanan pangan di wilayah ini dalam kondisi aman menghadapi masa Ra
EKONOMI
JAKARTA Ketua Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC), Ali Larijani, menyatakan bahwa Iran siap menghadapi konflik jangka panjang
INTERNASIONAL
NIAS Kejaksaan menahan pejabat berinisial JPZ di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, pada Senin (2/3/2026). Penahanan dilakukan terkait dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan hadir dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan eks Menteri Agama Yaqut Chol
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bergerak ke zona hijau pada pembukaan perdagangan Selasa, 3 Maret 2026. Kenaikan ini
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan Antam mengalami koreksi tipis pada Selasa, 3 Maret 2026. Berdasarkan data resmi Logam Mulia, harga emas Anta
EKONOMI