Seperti diketahui, Paripurna pencabutan Perda RDTR seharusnya digelar pada 2 Juni 2025, namun batal dilaksanakan karena kuorum tak tercapai.
FAM menilai ketidakhadiran lebih dari setengah anggota DPRD Medan menjadi sinyal kuat adanya konflik kepentingan dan potensi praktik korupsi.
"Penyesuaian RDTR adalah kunci bagi masuknya investasi. Ketidakjelasan sikap DPRD telah membuat investor enggan melirik Kota Medan," ujar Daniel.
FAM meminta KPK segera turun tangan demi menjamin kepastian hukum dan mengembalikan integritas tata ruang serta iklim investasi di ibu kota Sumut tersebut.*
(sp/a008)
JAKARTA Persetujuan Rapat Paripurna DPR RI terhadap proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama dalam industri halal global. Dengan jumlah pend
EKONOMI
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperkuat komitmen dalam membangun generasi muda melalui penyusunan regulasi daerah tentang pe
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dan Indomaret untuk memperluas pemasara
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat langsung ke
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa bilal mayyit memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususny
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak 10 provinsi di Pulau Sumatera memperkuat sinergi dalam pengembangan
PEMERINTAHAN
MEDAN Kinerja koperasi di Sumatera Utara terus menunjukkan tren positif. Hingga Juli 2026, total volume usaha koperasi di provinsi ini te
EKONOMI
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dalam perkara du
NASIONAL
