Kementerian Pertahanan Gelar Asistensi di Medan, Pemko Siap Dukung Komponen Pertahanan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan terk
PEMERINTAHAN
JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Kamis malam, 26 Juni 2025, di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, KPK berhasil menangkap enam orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan.
"Kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi ini terkait proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Jumat malam (27/6/2025).
Menurut Budi, keenam orang yang diamankan tengah dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Empat orang dijadwalkan tiba pada Jumat malam pukul 22.00 WIB, sementara dua lainnya diperkirakan tiba Sabtu dini hari, pukul 01.00 WIB (28/6/2025).
KPK berencana menyampaikan kronologi dan rincian perkara melalui konferensi pers yang digelar pada Sabtu siang atau sore.
Selain penangkapan, KPK juga menyegel kantor perusahaan konstruksi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Kantor tersebut milik PT Dalihan Natolu Group (DNG), perusahaan yang diketahui pernah mengerjakan proyek pembangunan jalan Simpang Pagur - Banjar Lancat sepanjang 5,5 kilometer di Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing Natal.
Proyek tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 senilai Rp12,5 miliar.
Belum ada konfirmasi resmi apakah penyegelan ini terkait langsung dengan OTT di Mandailing Natal, namun keterkaitan antara proyek dan lokasi menimbulkan spekulasi kuat mengenai koneksi keduanya.
OTT ini memperkuat sinyal bahwa KPK tengah menyoroti praktik korupsi dalam sektor infrastruktur, terutama proyek jalan yang dibiayai dana publik.
Sebelumnya, sektor ini kerap disorot sebagai salah satu area rawan praktik suap dan markup anggaran.
Publik kini menanti tindak lanjut KPK untuk membongkar jaringan mafia proyek jalan yang merugikan keuangan negara dan membahayakan kualitas pembangunan.*
(tb/a008)
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan terk
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta memastikan seluruh jajaran memahami arah kebijakan strategis pemasy
NASIONAL
JAKARTA Dua mantan pejabat Direktorat Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) mengakui menggunakan uang yang mereka s
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperkuat kesadaran keamanan digital di lingkungan pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan N
NASIONAL
JAKARTA Persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan ter
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak gagal menjalankan berbagai program prioritas. Prabowo menyinggung sejum
NASIONAL
JAKARTA Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dan pelantikan Suahasil Nazara pada 14 September 2026 kembali memuncu
POLITIK
MEDAN Lembaga Kritik Kebijakan (LKK) Sumatera Utara menyoroti pengangkatan Muhammad Ali Sipahutar sebagai Sekretaris DPRD Sumatera Utara.
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Lapangan
PEMERINTAHAN