MADINA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara. Kali ini, OTT dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal pada Kamis malam (26/6/2025) dan menjerat enam orang yang kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa keenam orang yang ditangkap merupakan gabungan dari kalangan aparatur sipil negara (ASN)/penyelenggara negara dan pihak swasta.
"KPK telah mengamankan sejumlah enam orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).
Baca Juga:
Lokasi dan Fokus OTT
OTT ini dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal, bukan di Kota Medan seperti informasi awal yang sempat beredar. Budi menegaskan bahwa kasus ini berkaitan erat dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara.
Baca Juga:
"Kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi ini terkait proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara," tegasnya.
Terdapat Dua Klaster Penerimaan
Budi juga mengungkap bahwa dari hasil awal penyelidikan, KPK menemukan dua klaster penerimaan suap, yaitu:
Proyek-proyek di lingkungan PUPR Provinsi.
Proyek-proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut.
Hal ini menunjukkan bahwa dugaan praktik suap atau gratifikasi telah terjadi secara sistemik di dua level pengadaan infrastruktur.
Identitas Masih Dirahasiakan
Meski keenam orang yang ditangkap telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta dan tengah menjalani pemeriksaan, KPK belum mempublikasikan identitas mereka.
"Siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya," jelas Budi.
KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menetapkan status hukum dari keenam orang yang telah diamankan tersebut.*
(d/j006)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi