Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MADINA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara. Kali ini, OTT dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal pada Kamis malam (26/6/2025) dan menjerat enam orang yang kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa keenam orang yang ditangkap merupakan gabungan dari kalangan aparatur sipil negara (ASN)/penyelenggara negara dan pihak swasta.
"KPK telah mengamankan sejumlah enam orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).
Lokasi dan Fokus OTT
OTT ini dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal, bukan di Kota Medan seperti informasi awal yang sempat beredar. Budi menegaskan bahwa kasus ini berkaitan erat dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara.
"Kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi ini terkait proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara," tegasnya.
Terdapat Dua Klaster Penerimaan
Budi juga mengungkap bahwa dari hasil awal penyelidikan, KPK menemukan dua klaster penerimaan suap, yaitu:
Proyek-proyek di lingkungan PUPR Provinsi.
Proyek-proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut.
Hal ini menunjukkan bahwa dugaan praktik suap atau gratifikasi telah terjadi secara sistemik di dua level pengadaan infrastruktur.
Identitas Masih Dirahasiakan
Meski keenam orang yang ditangkap telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta dan tengah menjalani pemeriksaan, KPK belum mempublikasikan identitas mereka.
"Siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya," jelas Budi.
KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menetapkan status hukum dari keenam orang yang telah diamankan tersebut.*
(d/j006)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL