Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
LANGKAT - Mantan Penjabat Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, diduga terseret dalam pusaran dugaan korupsi pengadaan smartboard tahun anggaran 2024 senilai Rp49,9 miliar.
Dugaan itu muncul setelah Faisal mangkir dari dua kali panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Langkat.
Kajari Langkat, Asbach, mengatakan penyidik tengah menelisik kemungkinan tersangka baru dalam kasus yang juga melibatkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, yang kini sudah mendekam di Lapas I Medan.Baca Juga:
"Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru," ujar Asbach, Kamis (27/11/2025).
Faisal Hasrimy disebut-sebut memiliki hubungan dengan perencanaan dan penganggaran pengadaan smartboard oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
Namun hingga kini, ia belum ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Asbach, panggilan pertama Faisal dibatalkan dengan alasan sakit, sementara panggilan kedua ia beralasan melaksanakan tugas kedinasan.
Kasus ini menyoroti peran Saiful Abdi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang menentukan perusahaan pemenang tender, yakni PT Gunung Emas Ekaputra dan PT Global Harapan Nawasena.
Sementara, Supriadi, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Sekolah Dasar, menjalankan instruksi Saiful dalam pengadaan melalui e-katalog.
Dalam proses pengadaan 312 unit smartboard untuk SD dan SMP di Langkat, disepekati harga per unit sebesar Rp158 juta, sehingga estimasi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp20 miliar, hampir setengah dari pagu anggaran.
Penyidik menyoroti adanya mark-up harga dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
"Kami akan melakukan pemanggilan kembali untuk pemeriksaan saksi, termasuk Faisal Hasrimy, demi memastikan proses hukum berjalan transparan dan tuntas," tegas Asbach.
Kasus ini menambah catatan panjang dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus mengingatkan pentingnya pengawasan pengadaan barang dan jasa agar anggaran publik tidak disalahgunakan.*
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN