JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai terbongkarnya dugaan kasus korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan di Provinsi Sumatera Utara menjadi bukti nyata bahwa sistem pengadaan digital seperti katalog elektronik (e-katalog) belum mampu menutup celah korupsi dalam proyek-proyek pemerintah.
Peneliti ICW, Wana Alamsyah, mengatakan bahwa platform digital yang seharusnya menjadi alat untuk mencegah praktik korupsi justru seringkali menjadi "kedok legal" untuk meloloskan penyedia yang telah bersekongkol dengan pelaku pengadaan.
"Banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum membuktikan bahwa keberadaan sistem elektronik belum cukup mencegah korupsi," kata Wana dalam siaran pers, Jumat (4/7/2025).
Baca Juga:
ICW menekankan pentingnya keterbukaan informasi kontrak pengadaan seperti diatur dalam Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, yang mengharuskan seluruh instansi menyediakan akses informasi pengadaan secara transparan kepada publik.
Berdasarkan hasil pemantauan ICW selama periode 2019–2023, tercatat:
Baca Juga:
- 1.189 kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa
- 2.896 tersangka terlibat
- Rp47,18 triliun potensi kerugian negara
Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan platform digital tanpa transparansi dan pengawasan yang ketat hanya akan menjadi bungkus formalitas semata.
ICW mendesak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membangun sistem deteksi dini (early warning system) atas seluruh metode pengadaan publik di Indonesia.
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah keterlibatan mafia proyek dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara.
"LKPP harus menyediakan kanal informasi yang dapat diakses publik untuk seluruh pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah," tegas Wana.
MAJALENGKA Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka resmi menetapkan dan menahan MGS, Sekretaris Desa (Sekdes) Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kab
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menyatakan keheranannya atas tuntutan 7 tahun penjara yang dija
Nasional
SIMALUNGUN Kepala Desa Banjar Hulu, berinisial K, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBDes oleh Kejaksaan Negeri (Ke
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, akhirnya angkat suara terkait beredarnya surat ber
Nasional
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengecam keras tuntutan ringan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap l
Nasional
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, dengan hukuman penjara selam
Pemerintahan
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (4/7/2025), turun 12,859 poin atau 0,19 ke level 6
Ekonomi
BELU Wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan, Satgas Yonif 741/Garuda Nusantara (GN) Pos Fatubesi Atas turut b
Nasional
JAKARTA Pemerintah Indonesia memastikan hingga saat ini belum menerima nota diplomatik resmi dari Pemerintah Brasil terkait insiden kematia
Nasional
JAKARTA Kabar duka menyelimuti dunia hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, yang akrab disapa Arman, meninggal dunia di J
Sosok