JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2019–2022.
Salah satu fokus penyidikan kini mengarah pada transaksi pembelian aset kripto oleh tersangka Adjie, pemilik PT Jembatan Nusantara Group, yang diduga menggunakan uang hasil korupsi.
Penelusuran dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi dari PT Pintu Kemana Saja (Pintu), perusahaan penyedia layanan investasi kripto.
Baca Juga:
"Saksi menjelaskan terkait aliran uang dari Saudara Adjie untuk pembelian kripto," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025).
Saksi yang diperiksa adalah Kho Erniawan Edbert Hartana, yang diketahui menangani divisi Liquidity and Trading di Pintu.
Selain itu, KPK juga telah memeriksa Direktur Utama PT Pintu Kemana Saja, Andrew Pascalis Adjiputro, pada Rabu (25/6/2025), guna mendalami lebih lanjut jalur aliran dana mencurigakan tersebut.
PT Pintu Kemana Saja, yang telah resmi terdaftar di OJK dan menjadi anggota Bursa Kripto CFX, menyatakan dukungan penuh terhadap penyelidikan yang dilakukan KPK.
"Kami ingin menegaskan kembali komitmen dalam mendukung penuh langkah-langkah KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut," kata Yoga Samudera, Humas PT Pintu, Selasa (1/7/2025).
Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP dan siap memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penyidik.
Sementara itu, pada Rabu (2/7/2025), jaksa KPK telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap tiga mantan pejabat tinggi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yakni:
- Ira Puspadewi, Direktur Utama 2017–2024
- Harry Muhammad Adhi Caksono, Direktur Perencanaan dan Pengembangan 2020–2024
- Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Komersial dan Pelayanan 2019–2024
Ketiganya akan diadili atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proses KSU dan akuisisi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
"Besaran nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp1,2 triliun. Seluruh perbuatan para terdakwa akan diungkap secara lengkap saat pembacaan surat dakwaan," ujar jaksa KPK Zaenurofiq.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kerugian besar negara dan dugaan upaya pencucian uang melalui aset digital seperti kripto.
KPK menyatakan akan terus mendalami jejak aliran dana dan mengusut keterlibatan pihak-pihak lainnya.*
(tb/a008)
JAKARTA Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Pembela Tanah Air Indonesia (GEMMA PETA INDONESIA) menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Dr
Nasional
JAKARTA Suasana penuh kehangatan dan canda tawa menyelimuti konferensi pers jelang pembukaan Piala Presiden 2025 yang digelar di Jakarta,
Olahraga
LABURA Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di Jalan Persaudaraan II No. 09, Aek Kanopan, Kecamatan
Peristiwa
BATU BARA Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti kegiatan
Pemerintahan
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, memberikan pengarahan langsung kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait pen
Nasional
TAPSEL Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencetak sejarah dengan menjadi daerah tercepat dalam membentuk Koperasi Merah Putih (KMP) di se
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengaku kecewa atas tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan ja
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Meski volume kendaraan padat sei
Nasional
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia penegakan hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, meninggal dunia
Sosok
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakajati hingga sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) diganti. Berik
Pemerintahan