BREAKING NEWS
Selasa, 08 Juli 2025

Bendahara Dinas PUPR Nias Selatan Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Rp776 Juta Dana Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Adelia Syafitri - Senin, 07 Juli 2025 22:58 WIB
75 view
Bendahara Dinas PUPR Nias Selatan Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Rp776 Juta Dana Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024. (foto: fb eriusman duha)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

NIAS SELATAN– Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan.

Penetapan tersangka disampaikan oleh Kepala Kejari Nias Selatan, Dr. Rabani M. Halawa, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen, Alex Bill Mando Daeli, S.H., pada Senin (7/7/2025).

Baca Juga:

Dalam pernyataannya, Alex menjelaskan bahwa MZ diduga melakukan pembayaran fiktif dalam kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala infrastruktur jalan dan jembatan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Fiskal (DIF) APBN Tahun 2024.

Menurut Kejari, kegiatan swakelola yang dilaksanakan Dinas PUPR Nias Selatan pada tahun anggaran 2024 terdiri dari:

Baca Juga:

- Pemeliharaan rutin/berkala jalan sebesar Rp400 juta

- Pemeliharaan rutin/berkala jembatan sebesar Rp600 juta

- Pemeliharaan rutin/berkala jalan tambahan sebesar Rp650 juta

Kegiatan ini dikerjakan menggunakan metode Swakelola Tipe I, dan pembayarannya dilakukan oleh MZ selaku bendahara pengeluaran.

Namun, usai pekerjaan dinyatakan selesai dan pembayaran telah dilakukan, MZ kembali mengajukan pencairan dana atas nama pribadi dengan cara memalsukan dokumen dan tanda tangan.

Tindakan tersebut menimbulkan dugaan kuat terjadinya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Nomor R-02/L.2.7/H.I.1/07/2025 tertanggal 1 Juli 2025, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp776.715.700.

Editor
: Adelia Syafitri
Tags
beritaTerkait
KPK Sita Dokumen dan Catatan Keuangan di Rumah Dirut PT DNG Terkait Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Martua Sitorus Tak Lagi Terkait Wilmar Group, KPN Corporation Tegaskan Tidak Terlibat Kasus Korupsi
DPR Soroti Aksi Flexing Uang Rampasan oleh Kejagung, Diminta Jaga Marwah Institusi
KPK Panggil Lima Saksi Dugaan Korupsi Gedung Pemkab Lamongan, Kerugian Negara Ditaksir Rp151 M
Kades Sibongbong Diduga Korupsi Dana Desa Rp 500 Juta, LPJ Tak Pernah Disampaikan ke BPD
OTT Proyek Jalan Sumut: KPK Tetapkan 5 Tersangka dari 7 yang Diamankan
komentar
beritaTerbaru