Kolaborasi Pemprov Sumut dan Pengembang: 16 Ribu Rumah Siap Huni untuk MBR
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
JAKARTA — Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan hari ini memeriksa empat perusahaan produsen beras premium terkait dugaan pelanggaran mutu dan praktik pengoplosan, usai temuan dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Direktur Tipideksus Bareskrim, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menyampaikan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut laporan Kementan.
"Iya betul," ujarnya singkat kepada wartawan.
Keempat produsen yang dimintai keterangan antara lain:
1. Wilmar Group – merek Sania, Sovia, Fortune, Siip (10 sampel dari Aceh, Lampung, Sulsel, Jabodetabek, Yogyakarta).
2. Food Station – merek Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, dan lainnya (9 sampel dari Sulsel, Kalsel, Jabar, Aceh).
3. PT Belitang Panen Raya – merek Raja Platinum, Raja Ultima (7 sampel dari Sulsel, Jateng, Kalsel, Jabar, Aceh, Jabodetabek)
4. PT Sentosa Utama Lestari / Japfa Group – merek Ayana (3 sampel dari Yogyakarta, Jabodetabek).
Kementan menemukan 212 merek beras premium terindikasi terlibat dalam pengoplosan dan pelanggaran mutu.
Berdasarkan uji laboratorium bersama Satgas Pangan, Kejagung, dan Badan Pangan Nasional:
- 85,56% sampel beras premium tidak memenuhi standar mutu
- 59,78% dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)
- 21% kemasan tidak sesuai bobot tercantum
Kerugian ekonomis akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp 99 triliun.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengirim surat kepada Jaksa Agung untuk penyelidikan lanjutan.
Para produsen yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi pidana hingga 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.
Pakar pertanian Suardi Bakri menyatakan praktik ini terungkap setelah terjadinya anomali harga meski suplai tercukupi.
Akibatnya, ia menekankan pentingnya pemantauan rutin oleh Satgas Pangan Polri untuk menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga.
"Satgas pangan ini harus rutin monitor di pasar, jika ditemukan anomali seperti stok melimpah tetapi harga tinggi, itu bisa indikasi praktik nakal," jelas Suardi.*
(di/a008)
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memenuhi kriteria berhak me
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah harus digunakan
Pemerintahan
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus mengalami akselerasi hingga akhir 2025. adsenseGuber
Ekonomi
MEDAN Polrestabes Medan menegaskan perang terhadap kejahatan pencurian material bangunan yang marak di ibu kota Sumatera Utara. adsense
Hukum dan Kriminal