Luhut: Program MBG Harus Jadi Penggerak Ekonomi, Bukan Sekadar Bagi Makanan
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan
EKONOMI
JAKARTA — Para tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering kali menutupi wajahnya saat diekspos dalam proses pengumuman perkara atau pemeriksaan di Gedung Merah Putih.
Beberapa di antaranya bahkan menggunakan topi dan masker sebagai upaya menghindari sorotan kamera media.
Fenomena ini kembali terlihat dalam penahanan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menyeret Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, bersama empat tersangka lainnya.
Kelima tersangka memilih menutupi wajah saat ekspos perkara berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada aturan khusus yang melarang penggunaan penutup wajah oleh tahanan saat ekspos.
"Selama ini memang belum ada ketentuan yang mengatur secara detail," kata Budi kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
KPK pun tengah membahas mekanisme yang dapat dijadikan pedoman dalam menangani fenomena tersebut ke depan.
Langkah ini bertujuan agar ada ketentuan yang jelas bagi para tahanan maupun pihak terkait saat ekspos kasus.
"Kami sedang menyusun pengaturan atau mekanisme yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pihak, khususnya tahanan yang menjalani pemeriksaan," ujar Budi.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa saat ini belum ada regulasi mengenai kewajiban tersangka korupsi untuk membuka wajahnya dalam ekspos.
Ia menilai aturan terkait hal ini perlu dibahas dan dibentuk oleh DPR agar tidak ada ketidakjelasan di lapangan.
"Jika masyarakat menganggap perlu, hal ini harus diatur dalam Undang-Undang. Agar saat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ditahan dan diumumkan, wajahnya dapat diperlihatkan supaya ada efek jera dan rasa malu," ujar Johanis beberapa waktu lalu.
KPK berharap dengan adanya regulasi yang jelas, proses ekspos perkara dapat berjalan transparan sekaligus menghormati hak-hak tersangka sesuai aturan hukum.*
(oz/a008)
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan
EKONOMI
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan pangan nasional tetap dalam kondisi aman meski Indonesia diprediksi akan
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Proses hukum dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) masih terus bergulir di Bareskrim P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga menyatakan telah meningkatkan penyaluran sekaligus memperkuat distribusi bahan bakar minyak (BBM) di se
EKONOMI
JAKARTA Perubahan situasi keamanan global yang semakin kompleks dinilai membuat konsep lama profesionalisme militer tidak lagi sepenuhny
NASIONAL
MALANG Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan
EKONOMI
CARACAS Kisah pilu datang dari Venezuela setelah dua gempa besar mengguncang negara tersebut pada Rabu (24/6/2026). Seorang ibu bernama
INTERNASIONAL
SEMARANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku menerima informasi akan adanya rencana demonstrasi pada 1 Juli 2026. A
NASIONAL
JAKARTA Hasil Survei Nasional Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Pre
NASIONAL
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria, menyatakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang
KESEHATAN