Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
BATU BARA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara resmi menetapkan mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Batu Bara, Wahid Khusyairi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam realisasi Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022.
Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasi Intelijen Kejari Batu Bara, Oppon Siregar, yang menyebut bahwa Wahid disangkakan menyalahgunakan anggaran senilai lebih dari Rp 5 miliar yang diperuntukkan bagi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
"Menetapkan Wahid Khusyairi sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi Realisasi Dana Belanja Tak Terduga (BTT) dalam beberapa pekerjaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Batu Bara, dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.170.215.770," ujar Oppon, Sabtu (19/7/2025).
Negara Rugi Rp 1,1 Miliar
Berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor ahli, tercatat bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah mencapai Rp 1.158.081.211.
"Terdapat kerugian negara sebesar Rp 1,1 miliar lebih berdasarkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)," tambah Oppon.
Wahid saat itu tidak hanya menjabat sebagai Kadinkes, tetapi juga berperan langsung dalam perencanaan dan penganggaran, yang memperkuat dugaan keterlibatan aktifnya dalam tindak pidana tersebut.
Jeratan Hukum
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK