TP PKK Madina Kunjungi Desa Binaan, Perkuat Pemberdayaan Keluarga dan Usaha Masyarakat
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
INDRAGIRI HULU — Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Polres Inhu), Riau, berhasil mengungkap kasus dugaan penjualan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi kebun kelapa sawit.
Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Desa Alim berinisial EP, yang kini resmi ditahan.
Kapolres Inhu, AKBP Fahrian Saleh Siregar, mengungkapkan pengungkapan kasus ini berawal dari pantauan titik panas (hotspot) menggunakan aplikasi Dashboard Lancang Kuning pada Rabu (2/7/2025).
Tim gabungan Bhabinkamtibmas Desa Alim dan Satreskrim Polres Inhu kemudian melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
"Ditemukan sekitar 4 hektare kawasan hutan yang terbakar, dengan api masih aktif saat tim tiba," ujar AKBP Fahrian dalam keterangannya, Senin (21/7/2025).
Dari hasil penyelidikan, lahan tersebut diketahui dikelola oleh seseorang berinisial VP, yang saat ini masih dalam pencarian.
Polisi menelusuri alur administratif kepemilikan lahan, yang ternyata dijual oleh seorang warga berinisial R dan disahkan secara ilegal oleh Kades EP, melalui penerbitan dua Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR).
Pada Minggu malam (20/7), penyidik menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam praktik ini, yakni R sebagai penjual, SBJ selaku juru ukur sekaligus Ketua RT, dan EP sebagai Kepala Desa.
"Ketiganya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara," tegas Kapolres, yang merupakan Alumni Akpol 2005.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa EP menerima keuntungan pribadi dari setiap SKGR yang diterbitkannya secara tidak sah.
Imbalan yang diterima EP sebesar Rp 500 ribu per dokumen.
Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain:
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN