Pemprov Sumut Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Warga Tak Lagi Wajib Bawa KTP Pemilik Lama
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita uang dalam jumlah besar terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PT PP.
Kali ini, penyidik menyita uang senilai USD 3,5 juta yang diduga berasal dari proyek-proyek fiktif di tubuh perusahaan pelat merah tersebut pada periode 2022–2023.
"Dalam perkara ini, penyidik juga sudah melakukan penyitaan sejumlah USD 3,5 juta," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan pada Rabu (23/7).
Meski demikian, Budi tidak merinci waktu pasti penyitaan uang tersebut dilakukan.
Ia hanya menyebutkan bahwa penyitaan berkaitan dengan pengembangan penyidikan atas proyek fiktif yang diklaim oleh pihak PT PP untuk mencairkan dana.
"Penyidik menduga ada beberapa proyek fiktif yang dikerjakan ataupun diklaim oleh PT PP untuk bisa mencairkan sejumlah uang," lanjutnya.
Sebelumnya, pada Januari 2025 lalu, KPK juga telah menyita uang senilai Rp 62 miliar yang disimpan dalam bentuk deposito dan brankas.
Rinciannya, sebesar Rp 22 miliar disita dalam bentuk deposito dan Rp 40 miliar disita dari brankas.
Kasus ini sendiri menyasar dugaan korupsi di Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT PP yang berlangsung selama tahun 2022 hingga 2023.
Akibat dugaan praktik korupsi tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 80 miliar.
KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara ini.
Selain itu, lembaga antirasuah juga telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap dua warga negara Indonesia berinisial DM dan HNN.
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL