JAKARTA – Penyidik Subdit Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya terus mendalami kasus dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pada Kamis, 24 Juli 2025, dua saksi pelapor hadir menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya.
Kedua saksi tersebut adalah Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina.
Baca Juga:
"Saya dicecar sebanyak 26 pertanyaan oleh penyidik, semuanya mengarah ke substansi laporan dan terlapor. Saya yakin dengan keterangan yang kami berikan, penyidik akan segera menetapkan tersangka," ujar Ade Darmawan kepada awak media.
Ade juga mengonfirmasi bahwa penyidik turut menyita barang bukti berupa flashdisk berisi sejumlah video, tautan, dan file digital yang mendukung laporan mereka.
Baca Juga:
Sementara itu, Silfester Matutina mengatakan dirinya menjawab 46 pertanyaan yang sebagian besar terkait interaksinya dengan beberapa nama yang diduga menyebarkan tuduhan melalui berbagai media, termasuk platform podcast dan siaran televisi.
"Saya ditanya tentang pertemuan dengan sejumlah terlapor, termasuk Saudara Roy Suryo. Termasuk video-video yang dipotong dan ditampilkan dalam program tertentu," terang Silfester.
Ia meyakini, jumlah pelapor dalam kasus ini akan terus bertambah.
Menurutnya, kasus ini tidak sekadar menyangkut penyebaran kabar bohong, tetapi juga menyentuh unsur pencemaran nama baik terhadap Presiden Jokowi.
Sehari sebelum pemeriksaan para saksi, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa Joko Widodo selaku pelapor di Polresta Surakarta, Rabu (23/7/2025).
Dalam kesempatan itu, penyidik juga menyita ijazah asli SMA dan S1 milik Jokowi sebagai barang bukti yang akan diuji melalui laboratorium forensik.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan bahwa kasus ini telah resmi naik ke tahap penyidikan, mencakup dua objek perkara:
- Dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Jokowi.
- Dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan melalui lima laporan polisi di berbagai wilayah.
"Dari lima LP yang kami terima, tiga telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Dua LP masih menunggu kejelasan karena pelapornya tidak memenuhi panggilan klarifikasi," ujar Ade Ary.
12 Nama Terlapor dalam SPDP
Sementara itu, Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyebut bahwa penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejati DKI Jakarta.
Dalam SPDP tersebut tercantum 12 nama terlapor, antara lain:
- Eggi Sudjana
- Rizal Fadillah
- Kurnia Tri Royani
- Rustam Effendi
- Damai Hari Lubis
- Roy Suryo
- Rismon Sianipar
- Tifauzia Tyassuma
- Abraham Samad
- Mikhael Sinaga
- Nurdian Susilo
- Aldo Husein
Seluruh nama tersebut berpotensi untuk ditetapkan sebagai tersangka usai pemeriksaan lebih lanjut.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur.*
(tm/a008)
JAKARTA Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomo
Ekonomi
BANDA ACEH Kodam Iskandar Muda (IM) menggelar acara lepas sambut Pangdam IM di Lapangan Sanggamara, Makodam IM, Banda Aceh, pada Rabu mala
Nasional
MEDAN Kasus pembuangan mayat bayi yang sempat menggemparkan warga Medan kini memasuki babak baru. Dua terdakwa, Reynaldi (25) dan adiknya
Hukum dan Kriminal
KARANGASEM Ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Duta PSBS PADAS, Ibu Putri Suastini Koster, terus menggalang kekuatan perempuan untuk me
Pemerintahan
BATU BARA Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Raja Juli Antoni, MA., Ph.D dan Wakil Menteri Kehutanan Bapak dr. Sulaiman Umar Siddi
Pertanian Agribisnis
PADANGSIDIMPUAN Nama Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunte, mendadak menjadi sorotan publik usai disebut dalam sidang kasus dugaan k
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi tuan rumah peluncuran Program Jaga Desa, sebuah kolaborasi strategis antara Kementerian Desa, Pemba
Pemerintahan
DENPASAR Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan pentingnya penerapan Sistem Informasi Zoonosis dan Emergin
Kesehatan
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas secara resmi membuka kembali sistem administrasi pendaftaran
Nasional
MEDAN Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), mengapresiasi dan mendukunginisiatif Komisi XIII DPR RI, membentuk Tim Gabungan Pencar
Nasional