JAKARTA –Ali Imron, terpidana seumur hidup kasus Bom Bali I yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, kembali mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pengajuan ini merupakan yang keenam kalinya setelah sebelumnya permohonan serupa selalu ditolak oleh presiden.
Ali Imron ditangkap pada 13 Januari 2003 di Pulau Brukang, Samarinda, Kalimantan Timur, setelah terlibat dalam insiden Bom Bali I yang menewaskan ratusan orang. Di pengadilan, ia dijatuhi hukuman seumur hidup dan telah menjalani hukuman selama 22 tahun penjara.
Adik Ali Imron, Ali Fauzi, menjelaskan bahwa pengajuan grasi terbaru telah mendapat persetujuan dari Kepala Lapas Cipinang, tempat Ali Imron menjalani hukuman, serta mendapat dukungan dari Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Meskipun demikian, Fauzi menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
“Ali Imron sudah berperan besar dalam upaya deradikalisasi napiter. Dia telah berhasil membawa banyak napiter kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Namun, ia dikucilkan dan dihina oleh rekannya di Jamaah Islamiyah (JI) dan ISIS karena kembali bersumpah setia kepada Indonesia,” ujar Fauzi.
Fauzi juga membandingkan kasus kakaknya dengan beberapa kasus lainnya, seperti terpidana narkotika Merry Jane yang diekstradisi ke Filipina dan terpidana narkoba Bali Nine yang dipulangkan ke Australia. Ia meminta agar pemerintah berlaku imbang dalam memberikan perlakuan terhadap terpidana terorisme dan narkotika.
Baca Juga:
“Ali berharap mendapatkan grasi dari Presiden, seperti halnya terpidana narkotika yang mendapat perhatian lebih,” tambahnya.
Meskipun demikian, keputusan apakah grasi Ali Imron akan dikabulkan tetap menjadi wewenang Presiden Prabowo. Pengajuan grasi ini mengundang perhatian publik, terutama mengingat latar belakangnya sebagai salah satu pelaku dalam serangan teror yang menggemparkan dunia.
(N/014)
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaannya dalam sidang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi peluang pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan rumah praju
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan dukungannya terhadap imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mu&
Nasional
JAKARTA Muhammad Abindra Putra Tayip, mantan pegawai kontrak di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menyampaikan pembel
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menanggapi permintaan dari tim penasihat hukum terdakwa lain dalam kasus impor gula, yang men
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar baik datang dari sektor perdagangan internasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda
Ekonomi
PIDIE Seorang pria berinisial BH (43), warga Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, diamankan oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Pidie sete
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika terdakwa Adriana Angela Brigita tak kuasa menahan
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan menggelar kegiatan Orientasi Praktek Klinik Keperawatan Dasar bagi mahasiswa
Pendidikan
