JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi mencegah dua petinggi PT Sugar Group Companies (SGC), Purwanti Lee Cauhoul dan Gunawan Yusuf, untuk bepergian ke luar negeri.
Pencekalan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa kedua tokoh tersebut telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama.
Baca Juga:
"Menurut informasi penyidik, yang bersangkutan sudah dicekal dan telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi beberapa hari lalu," ujar Anang, Sabtu (26/7).
Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Yuldi Yusman, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat pencekalan terhadap Purwanti dan Gunawan atas permintaan resmi Kejaksaan Agung.
Baca Juga:
"Pencegahan dilakukan sejak 23 April hingga 23 Oktober 2025," jelas Yuldi singkat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Sugar Group Companies maupun dua individu yang dicegah belum memberikan pernyataan resmi.
Nama Sugar Group Companies sebelumnya mencuat dalam persidangan kasus dugaan gratifikasi dan pemufakatan jahat yang melibatkan Zarof Ricar.
Dalam kesaksiannya sebagai saksi mahkota di Pengadilan Tipikor Jakarta, Zarof mengaku menerima uang senilai Rp50 miliar yang disebut-sebut berkaitan dengan perkara perdata gula Marubeni.
"Ini adalah uang terbesar yang pernah saya terima," ungkap Zarof di hadapan majelis hakim, Rabu (7/5).
Uang tersebut diduga diberikan untuk memastikan kemenangan Sugar Group Companies dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
Zarof menyatakan bahwa kala itu, ia merasa yakin perusahaan terkait akan memenangkan perkara karena telah unggul di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan