Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Kades Hutagodang Muda Dilaporkan ke Polres Madina

Namun, menurut salah satu aktivis, Musno Saidi S.T, ada indikasi bahwa beberapa kegiatan tersebut tidak terealisasi secara optimal, termasuk honor kepala lorong yang disebut tidak dibayarkan selama dua tahun berturut-turut.

Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2025, desa tersebut menerima dana sebesar Rp1.060.536.000, dan tahap I yang telah dicairkan sebesar Rp510.234.200 juga diduga belum direalisasikan sebagaimana mestinya.

Dalam pernyataannya kepada media, aktivis APM-PHR Sumut, Fachrul Rozy, menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan masyarakat setempat, penggunaan anggaran tahap I tahun 2025 tidak tampak di lapangan.

"Dari informasi yang kami terima, anggaran tahap I tahun 2025 belum tampak direalisasikan. Kami berharap pihak berwenang segera menindaklanjuti," ujarnya.

Aliansi juga mendorong agar unit Tipikor Polres Mandailing Natal melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di Hutagodang Muda dari tahun 2024 hingga 2025.

Kasus ini menjadi salah satu pengingat pentingnya pengawasan partisipatif terhadap dana publik, terutama Dana Desa yang diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di akar rumput.

Aliansi menegaskan bahwa laporan tersebut bertujuan untuk mendorong transparansi, bukan untuk menjatuhkan siapa pun.

Pemeriksaan yang objektif dan profesional diharapkan menjadi jalan bagi kebenaran dan keadilan.*