Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas TPPO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan kekhawatiran atas maraknya praktik prostitusi yang diduga terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Informasi tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, dalam sebuah forum diskusi di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kamis (31/7/2025).
Menurut Rahayu, laporan yang diterimanya menyebutkan bahwa praktik prostitusi tersebut melibatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menyasar para pekerja serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pembangunan IKN.
"IKN sudah terkenal dengan bordil-bordilnya yang melayani para tukang dan ASN yang kesepian," ungkap keponakan Presiden RI Prabowo Subianto dengan penuh keprihatinan.
Selain IKN, Rahayu juga mengungkap praktik serupa terjadi di beberapa wilayah Papua, khususnya di sekitar area pertambangan.
Ia menyebut bahwa para korban TPPO sebagian besar menyadari kondisi mereka, namun terpaksa bertahan karena minimnya lapangan pekerjaan layak.
"Papua itu terkenal melayani mereka yang bekerja di tambang-tambang," ujar Rahayu.
Lebih lanjut, Rahayu menjelaskan bahwa para korban kerap kali terjebak dalam lingkaran eksploitasi.
Selain beban ekonomi, mereka juga menghadapi tekanan psikologis dan sosial yang menyulitkan untuk keluar dari situasi tersebut.
"Mereka bukan tidak mau keluar. Tapi rasa malu, tekanan sosial, dan tidak adanya pekerjaan alternatif membuat mereka sulit berpindah," ucapnya.
Sebagai solusi, Rahayu menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang layak sebagai salah satu pendekatan utama dalam memberantas TPPO.
Ia menyerukan agar pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap korban, bukan hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga pendekatan sosial dan ekonomi yang holistik.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN