Setelah Buron, Tersangka Korupsi Proyek IT Desa di Karo Ditangkap di Bangka Belitung

KARO - Setelah sempat buron, JP (52), pemilik CV Arih Ersada Persada, akhirnya ditangkap paksa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo.

Ia merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengelolaan dan pembuatan jaringan komunikasi serta profil website desa di Kabupaten Karo pada periode anggaran 2020–2023.

JP diamankan di lokasi persembunyiannya di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, pada Rabu (30/7), dan langsung dibawa ke Rutan Tanjung Gusta Medan untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

Pelanggaran Serius dalam Proyek Desa

Dalam konferensi pers Kamis (31/7), Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Darwis Burhansyah, mengungkap bahwa JP menawarkan proyek kepada 170 desa di 15 kecamatan melalui musyawarah desa. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai pelanggaran serius.

"Tersangka melakukan manipulasi, mark up pengadaan alat, serta menyerahkan sebagian besar pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa sesuai kontrak. Anehnya, pembayaran tetap dilakukan penuh," jelas Darwis.

Kerugian Negara Capai Rp1,3 Miliar

Berdasarkan hasil audit, kerugian negara akibat proyek fiktif ini mencapai Rp1.366.995.017, dengan Rp250.587.012 di antaranya merupakan kerugian nyata (real cost) yang ditimbulkan langsung oleh perbuatan tersangka.

Penyidikan Kejari Karo telah memeriksa 170 saksi dan satu ahli, serta mengantongi dua alat bukti sah. JP ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Pidsus-18 tertanggal 30 Juli 2025.

Ia dijerat dengan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Subsidair, ia juga disangka melanggar Pasal 3 undang-undang yang sama.

Penegakan Hukum Terus Dilanjutkan

Kejari Karo menegaskan akan terus menelusuri aliran dana proyek dan keterlibatan pihak lain. "Kami tidak akan berhenti pada satu tersangka. Semua yang terlibat akan kami proses," tegas Darwis.

Kasus ini menambah deretan panjang praktik korupsi pada proyek desa yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik berbasis digital.*

(j006)