JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan bahwa dirinya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Amnesti tersebut diberikan bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dan telah mendapatkan persetujuan DPR RI.
"Itu adalah hak prerogatif Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kita harus menghormati," ujar Jokowi kepada awak media di kediamannya, Jumat (1/8/2025).
Jokowi menegaskan bahwa pemberian amnesti merupakan sepenuhnya kewenangan Presiden yang dilindungi konstitusi.
Ia juga menyatakan bahwa tidak ada komunikasi sebelumnya dengan Presiden Prabowo terkait pemberian amnesti kepada Hasto.
Dalam pertemuan santai mereka di warung Bakmi Jowo Bu Citro, Minggu (20/7/2025), Jokowi menuturkan bahwa pembicaraan mereka hanya seputar pelaksanaan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru selesai digelar.
"Pembicaraannya waktu itu hanya soal PSI kemarin," ungkapnya.
Terkait pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, Jokowi juga menyebut bahwa Presiden Prabowo pasti telah mempertimbangkan banyak aspek dalam mengambil keputusan tersebut.
"Presiden pasti memiliki pertimbangan politik, hukum, dan sosial yang menyeluruh," imbuh Jokowi.
Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Kamis (31/7/2025) malam.
Amnesti tersebut termasuk dalam daftar 1.116 narapidana yang diberikan pengampunan negara oleh Presiden Prabowo.
"Setelah disetujui DPR, tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Jika Keppres sudah terbit, maka seluruh proses hukum terhadap penerima amnesti dihentikan," jelas Dasco.
JAKARTA Selebritas sekaligus anggota DPR nonaktif, Uya Kuya, bersama sang istri Astrid Kuya, mendatangi kediaman mereka yang menjadi kor
Entertainment
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa kewajiban kepesertaan dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak sesuai de
Nasional
SOLO Pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Abu Bakar Ba&039asyir, mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan nasihat kepada P
Nasional
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti maraknya aksi penyampaian pendapat di muka umum yang ditunggangi oleh oknumoknu
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan kasus dugaan korupsi proyek jalan, sete
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap praktik korupsi dalam pemerintahan.adsense Dalam pidat
Nasional
BANDA ACEH Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menginstruksikan seluru
Nasional
JAKARTA Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mewantiwanti seluruh kader partainya agar tidak mencaricar
Politik
KUALA SIMPANG Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muliadi, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satga
Hukum dan Kriminal
BOGOR Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri langsung prosesi akad massal rumah subsidi untuk 26.000 unit di Cileungsi, Kabupaten Bogor
Nasional
