TAPANULI SELATAN — Wakil Sekretaris Jenderal GEMMA PETA INDONESIA, Puteri Leida Harahap, menyampaikan dukungannya kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto, untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rekening Kriminal guna menangani praktik pencucian uang, perjudian daring, dan tindak pidana keuangan lainnya yang merugikan negara.
Puteri menyoroti masifnya praktik kejahatan keuangan lintas sektor, khususnya yang melibatkan rekening perbankan sebagai sarana transaksi ilegal.
Ia menyebutkan bahwa ratusan ribu rekening bank diduga terlibat dalam aktivitas judi online, narkotika, hingga penggelapan pajak yang menyebabkan triliunan rupiah dana rakyat Indonesia mengalir ke luar negeri setiap bulannya.
Baca Juga:
"Ini bukan lagi isu nasional, melainkan krisis. Rekening-rekening ini menjadi alat utama dalam menguras uang rakyat. Negara harus bertindak tegas dan sistematis," ujar Puteri dalam keterangannya kepada media, Senin (4/8/2025).
Menurut Puteri, sudah saatnya pemerintah tidak hanya mengeluarkan pernyataan seremonial atau slogan kampanye, melainkan mengambil langkah nyata.
Baca Juga:
Satgas Rekening Kriminal, menurutnya, harus berada langsung di bawah koordinasi Presiden RI, dan diberi kewenangan penuh untuk melakukan penelusuran, pemblokiran, dan penindakan terhadap rekening-rekening yang terindikasi digunakan dalam tindak kriminal.
"Transaksi keuangan mencurigakan tidak boleh hanya diawasi, tapi juga diintervensi dengan regulasi yang kuat. Satgas harus punya kekebalan hukum untuk membuka rekening siapa pun, termasuk milik oknum elite atau aparat jika ada dugaan pencucian uang," tegas Puteri.
Puteri juga menyoroti fenomena pembukaan rekening digital yang semakin mudah dilakukan hanya melalui ponsel.
Meski dianggap sebagai kemajuan teknologi perbankan, ia mengingatkan bahwa hal ini juga membuka celah kejahatan jika tidak disertai pengawasan dan penyaringan yang ketat.
"Kemudahan teknologi harus disertai regulasi yang kokoh. Jika tidak, kita hanya akan menciptakan sistem terbuka yang membiarkan kejahatan tumbuh subur," katanya.
Puteri Leida Harahap turut mempertanyakan peran lembaga-lembaga negara, termasuk intelijen dan otoritas perpajakan, yang dinilainya belum menunjukkan kinerja maksimal dalam melacak kekayaan tidak wajar atau aliran dana ke luar negeri.
"Apakah kita masih punya pagar negara? Kalau benar-benar bekerja, seharusnya mafia narkoba, pengemplang pajak, dan bandar judi tidak sebebas ini. Negara seolah tak bertuan dalam soal pengawasan keuangan," tambahnya.
ASAHAN Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, melakukan kunjungan kerja ke sentra pengrajin ka
Seni dan Budaya
JAKARTA Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas bagi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gib
Politik
LABUHANBATU Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, BSc, menegaskan bahwa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu memiliki peran s
Pendidikan
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengimbau agar buronan kasus dugaan korupsi proyek pengada
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan (Polres Tapsel) berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita paruh baya di Kab
Hukum dan Kriminal
PONOROGO Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bu
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa royalti musik bukanlah bentuk pajak atau
Entertainment
JAKARTA Polemik mengenai kewajiban membayar royalti atas pemutaran lagu di ruangruang publik, seperti kafe dan restoran, kini tengah me
Entertainment
BATU BARA Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Barakembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Kali ini, tim berh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengumumkan hasil intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik dalam kurun w
Entertainment
