JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi peluang pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan rumah prajurit TNI Angkatan Darat (AD).
Dugaan ini mencuat setelah hasil investigasi konsorsium IndonesiaLeaks yang menyebut adanya kejanggalan dalam proyek tersebut di masa kepemimpinan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD).
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa langkah lanjutan bergantung pada status pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.
"Kami lihat dari siapa pelakunya ya," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Asep menjelaskan, bila pihak yang diduga terlibat merupakan personel aktif TNI, maka perkara tersebut akan ditangani oleh Kejaksaan, khususnya oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil), melalui mekanisme peradilan koneksitas.
"Kalau pelakunya TNI, itu masuk koneksitas. Bisa ditangani oleh Kejaksaan karena mereka punya Jampidmil," jelasnya.
Namun, apabila terdapat unsur masyarakat sipil dalam kasus tersebut, maka KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mandiri.
"Kalau sipil, kami bisa ikut menangani. Bisa joint investigation. Yang militer ditangani TNI, yang sipil oleh kami," tambah Asep.
Lebih lanjut, Asep menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023, yang menegaskan bahwa KPK tetap memiliki kewenangan untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan anggota militer, meskipun implementasinya tetap mempertimbangkan mekanisme koneksitas.
Namun demikian, sebelum mengambil langkah, Asep menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu memverifikasi apakah sudah ada laporan resmi yang masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK terkait proyek tersebut.
"Kami akan cek dulu apakah sudah ada laporan yang masuk ke PLPM," ujarnya.
Sebelumnya, dugaan korupsi dalam pengadaan rumah prajurit TNI AD mencuat setelah konsorsium media investigasi IndonesiaLeaks, yang terdiri dari Jaring.id, Suara.com, Independen.id, dan Tempo, mengungkap adanya dugaan ketidakwajaran dalam proses proyek tersebut.
JAKARTA Air hujan yang turun di wilayah Jakarta kini tak lagi sekadar air murni dari langit.adsense Penelitian yang dilakukan oleh pen
Peristiwa
JAKARTA Sebanyak 1.255 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan dua aksi unjuk rasa yang berlangsung di wilayah Jakarta Pusat, Min
Nasional
MEDAN Kinerja pasar saham Indonesia mencatat pelemahan signifikan sepanjang pekan perdagangan 13 hingga 17 Oktober 2025. adsenseIndeks
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah resmi mengalokasikan dana sebesar Rp30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra
Ekonomi
MEDAN Harga emas batangan dari tiga jenama utama di pasar Indonesia yakni Antam, UBS, dan Galeri24 kompak mengalami penurunan harga per
Ekonomi
DENPASAR Pembina Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, membuka secara resmi Talkshow KPPI Bali bert
Nasional
BEKASI Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) menggelar rapat reshuffle kepengurusan sebagai langkah penyeg
Nasional
BATU BARA Harganya flat, Pak. Enggak ada perubahan. Kalimat pendek dari seberang WhatsApp itu terdengar meyakinkan.adsense Cukup mey
Peristiwa
MEDAN Ziarah kubur merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam sebagai sarana mengingat kematian dan akhirat.adsense Hal ini sebagaim
Agama
OlehJani Purnawanty.adsenseINSIDEN keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyita perhatian masyarakat. Hingga Septemb
Opini
