JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi peluang pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan rumah prajurit TNI Angkatan Darat (AD).
Dugaan ini mencuat setelah hasil investigasi konsorsium IndonesiaLeaks yang menyebut adanya kejanggalan dalam proyek tersebut di masa kepemimpinan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD).
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa langkah lanjutan bergantung pada status pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.
Baca Juga:
"Kami lihat dari siapa pelakunya ya," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Asep menjelaskan, bila pihak yang diduga terlibat merupakan personel aktif TNI, maka perkara tersebut akan ditangani oleh Kejaksaan, khususnya oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil), melalui mekanisme peradilan koneksitas.
Baca Juga:
"Kalau pelakunya TNI, itu masuk koneksitas. Bisa ditangani oleh Kejaksaan karena mereka punya Jampidmil," jelasnya.
Namun, apabila terdapat unsur masyarakat sipil dalam kasus tersebut, maka KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mandiri.
"Kalau sipil, kami bisa ikut menangani. Bisa joint investigation. Yang militer ditangani TNI, yang sipil oleh kami," tambah Asep.
Lebih lanjut, Asep menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023, yang menegaskan bahwa KPK tetap memiliki kewenangan untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan anggota militer, meskipun implementasinya tetap mempertimbangkan mekanisme koneksitas.
Namun demikian, sebelum mengambil langkah, Asep menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu memverifikasi apakah sudah ada laporan resmi yang masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK terkait proyek tersebut.
"Kami akan cek dulu apakah sudah ada laporan yang masuk ke PLPM," ujarnya.
Sebelumnya, dugaan korupsi dalam pengadaan rumah prajurit TNI AD mencuat setelah konsorsium media investigasi IndonesiaLeaks, yang terdiri dari Jaring.id, Suara.com, Independen.id, dan Tempo, mengungkap adanya dugaan ketidakwajaran dalam proses proyek tersebut.
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaan dalam sidang lan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan pemerasan dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri
Entertainment
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) tengah melakukan penyelidikan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksana
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) membantah tudingan sejumlah pihak terkait dugaan manipulasi data pertumb
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (7/8/2025), yang dilaksanakan secar
Hukum dan Kriminal
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mencatat langkah signifikan dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana koru
Hukum dan Kriminal
NTT Duka mendalam menyelimuti keluarga besar TNI AD, khususnya keluarga Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23), prajurit muda yang bertug
Peristiwa
BATAM Pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan pusat pengobatan khusus bagi warga Gaza yang terdampak konflik, bertempat di Pulau
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program reforma agraria nasional d
Pemerintahan
