JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi peluang pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan rumah prajurit TNI Angkatan Darat (AD).
Dugaan ini mencuat setelah hasil investigasi konsorsium IndonesiaLeaks yang menyebut adanya kejanggalan dalam proyek tersebut di masa kepemimpinan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD).
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa langkah lanjutan bergantung pada status pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.
"Kami lihat dari siapa pelakunya ya," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Asep menjelaskan, bila pihak yang diduga terlibat merupakan personel aktif TNI, maka perkara tersebut akan ditangani oleh Kejaksaan, khususnya oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil), melalui mekanisme peradilan koneksitas.
"Kalau pelakunya TNI, itu masuk koneksitas. Bisa ditangani oleh Kejaksaan karena mereka punya Jampidmil," jelasnya.
Namun, apabila terdapat unsur masyarakat sipil dalam kasus tersebut, maka KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mandiri.
"Kalau sipil, kami bisa ikut menangani. Bisa joint investigation. Yang militer ditangani TNI, yang sipil oleh kami," tambah Asep.
Lebih lanjut, Asep menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023, yang menegaskan bahwa KPK tetap memiliki kewenangan untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan anggota militer, meskipun implementasinya tetap mempertimbangkan mekanisme koneksitas.
Namun demikian, sebelum mengambil langkah, Asep menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu memverifikasi apakah sudah ada laporan resmi yang masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK terkait proyek tersebut.
"Kami akan cek dulu apakah sudah ada laporan yang masuk ke PLPM," ujarnya.
Sebelumnya, dugaan korupsi dalam pengadaan rumah prajurit TNI AD mencuat setelah konsorsium media investigasi IndonesiaLeaks, yang terdiri dari Jaring.id, Suara.com, Independen.id, dan Tempo, mengungkap adanya dugaan ketidakwajaran dalam proses proyek tersebut.
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
Pemerintahan
KAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
Politik
PARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
Nasional
TAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
Politik
OlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
Opini
JAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
Olahraga
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal
