Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA — Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) tengah melakukan penyelidikan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian dana investasi kepada PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).
Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Menurut Anang, proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan. Artinya, tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sedang mencari dan mengumpulkan informasi guna memastikan apakah terdapat unsur peristiwa pidana dalam perkara tersebut.
"Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Artinya, kami masih menelusuri apakah ada indikasi awal perbuatan melawan hukum," ujar Anang kepada awak media.
Lebih lanjut, Anang menjelaskan bahwa penyidik telah memanggil dan meminta klarifikasi dari sejumlah pihak yang dinilai relevan dengan dugaan kasus ini.
Namun, ia belum merinci siapa saja pihak-pihak tersebut, mengingat proses penyelidikan yang masih berjalan.
"Beberapa pihak sudah diminta klarifikasi, namun untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan secara detail karena masih dalam proses," imbuhnya.
PT Kimia Farma Tbk. merupakan salah satu BUMN yang bergerak di sektor industri farmasi dan memiliki peran strategis dalam mendukung program kesehatan nasional, termasuk penyediaan obat dan produk medis lainnya.
Publik dan sejumlah pemerhati sektor kesehatan berharap agar proses penyelidikan ini berjalan transparan dan profesional, mengingat pentingnya integritas pengelolaan dana investasi di sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pihak Kejagung menyatakan akan terus memberikan pembaruan informasi kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan proses hukum yang berjalan.*
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL