SEMARANG — Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (6/8/2025).
Dalam keterangannya, Mbak Ita meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam penanganan perkara.
Ia secara terbuka menantang KPK untuk menetapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Semarang, Indriyasari, sebagai tersangka.
Baca Juga:
"Apakah seorang Kepala Bapenda mendapat keistimewaan oleh KPK? Saya mohon keadilan, saya mohon tidak ada tebang pilih," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Mbak Ita menyayangkan belum adanya tindakan hukum terhadap Indriyasari, yang menurutnya telah disebut secara eksplisit dalam surat dakwaan.
Baca Juga:
Ia menilai, Kepala Bapenda berperan aktif dalam pengumpulan dana yang disebut sebagai "iuran kebersamaan", termasuk menentukan besaran dan pendistribusiannya.
"Kasus ini sudah berlangsung lama, tapi tidak ada langkah-langkah apapun dari KPK terhadap pihak yang namanya jelas-jelas ada dalam dakwaan," tegasnya.
Mbak Ita juga mengaku khilaf menerima dana dari Kepala Bapenda, tanpa mengetahui bahwa sumbernya berasal dari pemotongan tunjangan pegawai.
"Saya tidak pernah meminta. Tapi justru Kepala Bapenda yang menyampaikan adanya tradisi pemberian tambahan operasional kepada wali kota. Karena itu, saya mengiyakan. Saya baru menjabat dan belum memahami sepenuhnya," jelasnya.
Menurutnya, setelah mengetahui sumber dana yang janggal, ia segera mengembalikannya kepada Kepala Bapenda.
Hal itu dilakukan jauh sebelum KPK menetapkannya sebagai tersangka.
Namun, ia menuding pihak Bapenda tidak terbuka kepada para pegawai terkait pengembalian tersebut dan justru menjebaknya agar terlibat dalam perkara hukum.
PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau berhasil membongkar praktik penyelewengan distribusi bahan bakar
Hukum dan Kriminal
KLATEN Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Marthinus Hukom, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mem
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia tengah berupaya mencari solusi terbaik
Nasional
ACEH Kepolisian Resor Aceh Utara berhasil menangkap enam pria yang diduga menyebarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam melalui k
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rekening milik Ustaz Das&039ad Latif yang digunakan untuk keperluan pembangunan masjid mengalami pemblokiran oleh Pusat Pelapo
Peristiwa
MEDAN Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Soetarto, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi memperluas layanan bus listrik ya
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan oleh Komisi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk percepatan operasi pasar beras dengan total volume 1,3 juta ton
Ekonomi
TAPANULI TENGAH Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis malam, pukul 22.29 WIB
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Warga Jalan Sihoring Koring, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumater
Peristiwa
