KPK Kejar Asal Uang Setoran 16 Kepala OPD ke Bupati Tulungagung, Potensi Korupsi Lanjutan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR — Kodam IX/Udayana menggelar konferensi pers resmi untuk memberikan klarifikasi serta menyampaikan langkah institusional menyikapi peristiwa meninggalnya Prada Lucky Chepril Saputra Namo, prajurit Yonif TP 834/Wakanga Mere.
Konferensi ini dipimpin oleh Wakil Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana, Letkol Inf Amir Syarifudin, S.H., M.I.P., bertempat di ruang wartawan Pendam IX/Udayana, Denpasar, Jumat (8/8).
Dalam pernyataannya, Letkol Inf Amir menyampaikan belasungkawa dan rasa duka mendalam atas wafatnya Prada Lucky.
Ia menyatakan, Pangdam IX/Udayana telah membentuk tim investigasi gabungan untuk mengusut tuntas kejadian tersebut secara menyeluruh dan objektif.
"Tim investigasi sedang bekerja. Kodam mengedepankan transparansi, namun kami juga berkewajiban menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi," tegas Letkol Amir.
Tim tersebut terdiri dari unsur Subdenpom Ende, Staf Intelijen, dan sejumlah personel pendukung lain yang bekerja di bawah arahan langsung Pangdam IX/Udayana.
Penanganan kasus dilakukan dengan pendekatan profesional dan menjunjung tinggi asas hukum yang berlaku di lingkungan militer.
Sementara itu, pihak keluarga almarhum yang diwakili oleh ayahnya, Serma Christian Namo, mengungkapkan keikhlasan atas kepergian putranya dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak berwenang.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan emosional sebelumnya yang dilontarkan kepada media, sembari berharap proses hukum berjalan adil dan transparan.
Menanggapi kabar yang beredar mengenai dugaan keterlibatan empat personel dalam peristiwa ini, Letkol Amir mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi.
"Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Informasi yang belum diverifikasi secara resmi tidak boleh dijadikan rujukan publik," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihak Kodam tidak memiliki kewenangan untuk mengklarifikasi kebenaran konten berupa foto atau video yang beredar di media sosial.
Segala informasi resmi hanya akan disampaikan setelah proses investigasi selesai dan disahkan oleh pihak yang berwenang.
Letkol Amir juga menyoroti bahwa Kodam IX/Udayana tengah menjalankan reformasi internal melalui pendekatan pembinaan personel yang lebih humanis, dengan fokus pada pencegahan kekerasan dalam pelatihan dan tugas operasional.
Terkait kemungkinan sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah, Wakapendam menyampaikan bahwa sepenuhnya akan diserahkan kepada proses hukum di pengadilan militer.
"Kami menghargai perasaan dan harapan dari keluarga. Namun, kami juga berkewajiban memastikan seluruh proses berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan hukum," ujarnya.
Dengan digelarnya konferensi pers ini, Kodam IX/Udayana menegaskan komitmen institusi dalam menjaga integritas dan menegakkan keadilan tanpa tebang pilih.
"Kodam IX/Udayana tidak mentoleransi segala bentuk pelanggaran hukum. Prinsip keadilan dan kebenaran tetap menjadi pijakan utama dalam menyikapi setiap peristiwa," pungkas Letkol Amir.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL