
Israel Berencana Merebut Gaza, Ribuan Orang Demo di Tel Aviv: ‘Hentikan Perang!’
TEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
InternasionalJAKARTA — Pengangkatan Silfester Matutina sebagai Komisaris Independen di PT ID Food, salah satu anak perusahaan BUMN Holding Pangan, menuai perhatian serius dari berbagai kalangan.
Hal ini memicu perdebatan terkait potensi dampak hukum terhadap Menteri BUMN Erick Thohir, yang dianggap berpeluang terseret sebagai tersangka tindak pidana korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Oegroseno, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (2013–2014), yang menyoroti status hukum Silfester Matutina.
Baca Juga:
Ia menjelaskan, saat diangkat menjadi komisaris pada Maret 2025 lalu, Silfester masih berstatus tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Erick Thohir dapat menjadi tersangka tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 karena telah memperkaya orang lain dengan mengangkat terpidana Silfester Matutina sebagai Komisaris ID Food," tulis Oegroseno melalui akun Instagram resminya @oegroseno_official.
Baca Juga:
Pasal 3 UU tersebut menjelaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dikenai pidana penjara hingga 20 tahun dan denda.
Sementara itu, keputusan pengangkatan Silfester tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-58/MBU/03/2025 tertanggal 18 Maret 2025.
Penunjukan tersebut menimbulkan kontroversi mengingat Silfester pernah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dalam perkara pencemaran nama baik dengan putusan inkracht sejak 20 Mei 2019.
Mengenai hal ini, Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam dan Ketua MK, menegaskan bahwa vonis inkracht tidak dapat dibatalkan atau didamaikan.
Menurut Mahfud, hukum pidana tidak mengenal perdamaian sehingga eksekusi harus dilakukan.
"Kasus ini serius dan mencerminkan penegakan hukum di Indonesia. Seorang terhukum pidana adalah musuh negara, bukan orang," tegas Mahfud dalam sebuah podcast.
Ia juga menyoroti indikasi adanya permainan di balik kasus ini dan mendesak agar Kejaksaan Agung menjalankan tugasnya secara tegas.
TEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
InternasionalBANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
NasionalYOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan KriminalPADANG LAWAS Kasus penyiksaan terhadap seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padan
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam laga seru yang berlangsung di Superstar Knockout Volume 3 pada Sabtu malam (9/8/2025), El Rumi berhasil mengalahkan aktor
EntertainmentMEDAN Harga beras yang melambung tinggi dan kelangkaan stok di pasaran menjadi keluhan utama masyarakat Kota Medan. Pemerintah Kota (Pem
EkonomiDAIRI Seorang remaja berusia 19 tahun, Siwa Nasen, ditemukan tewas tenggelam di perairan Danau Toba, tepatnya di Pantai Dusun Sialaman,
PeristiwaJAKARTA Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi K
EkonomiJAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mengajukan tiga alternatif kebijakan untuk mengatasi potensi dampak dari wacana
EkonomiBANDUNG BARAT Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang damai dan tidak menyuk
Nasional