DELI SERDANG – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) resmi menetapkan dua orang tersangka terkait kasus penganiayaan dan pembakaran yang terjadi di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdangpada 6 Agustus 2025 lalu.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan menjelaskan, kedua tersangka berinisial Amr dan HR.
"HR diduga melakukan penganiayaan terhadap korban PA, sementara Amr terlibat dalam insiden tersebut," ujarnya saat konferensi pers didampingi Dansat Brimob Polda Sumut, Kombes Pol Rantau Isnur, Rabu (13/8).
Kombes Pol Ferry juga mengungkapkan bahwa Bripka EL, oknum anggota Brimobda Sumut yang turut hadir di lokasi, diketahui melakukan tindakan penempelengan kepada korban PA lantaran mengenalnya secara pribadi.
"EL hanya menempeleng korban dengan alasan mengenalinya," tambahnya.
Terkait keberadaan dan kepemilikan senjata api milik Amr, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.
"Sejumlah barang bukti, termasuk senjata api dan pakaian korban, telah kami amankan untuk proses penyidikan," jelas Kombes Pol Ferry.
Sementara itu, Dansat Brimobda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan terhadap Bripka EL terkait penganiayaan yang dilakukannya.
"Anggota tetap diproses sesuai prosedur karena telah terjadi tindakan penganiayaan," tegasnya.
Kronologi kejadian bermula dari pencurian dua karung ubi yang dilakukan oleh PA dan JS pada tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 05.00 WIB.
Aksi tersebut kemudian diketahui oleh Kepala Dusun setempat dan berujung pada upaya mediasi.
Namun, upaya damai tidak tercapai, dan korban kemudian mengalami penganiayaan hingga disiram bensin dan sebagian pakaiannya terbakar.
Peristiwa ini menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial, di mana korban yang mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuhnya diunggah oleh akun @medan_lambe.
Dalam unggahan tersebut, diduga oknum ASN Pemkab Deli Serdang terlibat dalam penganiayaan tersebut.
Korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika Tembung, namun kini melanjutkan pengobatan secara rawat jalan karena keterbatasan biaya.
Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Medan Tembung dengan Nomor LP/B/1223/VIII/2025 tertanggal 8 Agustus 2025.
Kapolsek Medan Tembung AKP Ras Maju Tarigan menyampaikan bahwa laporan tersebut sedang dalam proses penyelidikan.
"Saksi-saksi telah diperiksa, dan alat yang diduga digunakan dalam pembakaran sudah kami sita, termasuk botol bekas pertalite dan pakaian korban," jelas AKP Ras Maju Tarigan.
Pihak kepolisian berkomitmen menuntaskan kasus ini secara profesional agar keadilan dapat ditegakkan sesuai hukum yang berlaku.*
(ic/a008)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
