Wakil Ketua Komisi II DPR: Pemberhentian Kepala Daerah Harus Sesuai Mekanisme UU

Namun, jika tidak terbukti bersalah, menurut Bahtra, kepala daerah yang bersangkutan tetap memiliki hak penuh untuk melanjutkan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat konstitusi.

"Semua ini harus berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi. Negara kita negara hukum, segala tindakan ada mekanismenya," pungkas politisi tersebut.

Baca Juga:

• Anggota DPRD P. Sidimpuan Walk Out dari Karnaval HUT RI, Merasa Diremehkan oleh Panitia?
• Anggota DPRD Nias Utara Hadiri Upacara Penaikan Bendera Merah Putih HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Namohalu Esiwa, Ajak Semangat Membangun Bangsa

Sebagai informasi, Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala daerah dapat diberhentikan karena beberapa alasan, di antaranya meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau diberhentikan karena tidak melaksanakan tugas selama enam bulan berturut-turut dan lainnya.

Dengan demikian, setiap proses pemberhentian harus melewati tahapan evaluasi dan klarifikasi yang adil dan sesuai ketentuan perundang-undangan.*

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI
• Mendagri Harap Anggaran Daerah Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

(at/a008)

Anggota DPRD P. Sidimpuan Walk Out dari Karnaval HUT RI, Merasa Diremehkan oleh Panitia?

Anggota DPRD Nias Utara Hadiri Upacara Penaikan Bendera Merah Putih HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Namohalu Esiwa, Ajak Semangat Membangun Bangsa

Bupati Batu Bara Hadiri Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

Mendagri Harap Anggaran Daerah Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Bupati Tapteng Jelaskan Alasan Tak Hadiri Rapat Paripurna DPRD saat Pidato Kenegaraan Presiden

Presiden Prabowo Sampaikan Prioritas APBN 2026, Gubernur Bobby dan Wagub Surya Hadir di DPRD Sumut