Wamenaker Noel Sebut Tak Terlibat Kasus Pemerasan, KPK: Ia Tahu, Membiarkan, Minta Bagian

JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel, akhirnya angkat bicara setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Usai menjalani pemeriksaan, Noel memberikan pernyataan kepada media, membantah sejumlah informasi yang beredar di publik.

Salah satunya, ia menegaskan bahwa dirinya tidak ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT. Saya datang memenuhi panggilan sebagai bentuk tanggung jawab saya," ujar Noel di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025).

Noel juga membantah bahwa perkara yang menjeratnya berkaitan dengan tindak pemerasan.

Menurutnya, narasi yang berkembang di ruang publik saat ini perlu diluruskan agar tidak menjadi persepsi yang menyudutkan.

"Kasus saya bukan kasus pemerasan. Saya berharap agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor dan memberatkan saya," tegasnya.

Meski demikian, KPK tetap menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam konferensi pers terpisah, Ketua KPK Setyo Budiyanto membeberkan bahwa Noel sejak awal mengetahui adanya praktik pengumpulan dana di balik proses pengurusan sertifikat K3.

Bahkan, menurut KPK, Noel tidak hanya mengetahui, tetapi juga turut menerima dana yang dihimpun tersebut.

"Peran saudara IEG (Immanuel Ebenezer) dalam perkara ini cukup jelas. Ia mengetahui, membiarkan, dan bahkan meminta bagian," kata Setyo kepada awak media.

KPK mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp3 miliar diterima oleh Noel pada Desember 2024, hanya dua bulan setelah dirinya dilantik sebagai Wakil Menteri.

"Uang tersebut diduga berasal dari pungutan tak sah terhadap para tenaga kerja yang mengurus sertifikat K3. Tarif resmi hanya sekitar Rp275.000, namun dalam praktiknya, mereka diminta membayar hingga Rp6 juta," jelasnya.

KPK juga menjelaskan bahwa pemungutan uang dilakukan dengan modus memperlambat atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikat apabila tidak disertai pembayaran tambahan.

Selain Immanuel Ebenezer, KPK menetapkan 10 tersangka lainnya dalam kasus ini.

Seluruhnya telah ditahan untuk 20 hari pertama guna kebutuhan penyidikan.

KPK memastikan proses hukum akan berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

Hingga saat ini, pihak Wamenaker belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut mengenai status jabatan Immanuel Ebenezer pascapenetapan tersangka.*

(in/a008)