YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke-7 Joko Widodo di media sosial.
Pihak kampus memastikan bahwa dokumen ijazah asli telah diserahkan langsung kepada Presiden Jokowi saat prosesi wisuda pada November 1985.
Penegasan ini disampaikan oleh Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Ph.D., SpOG(K), dalam tayangan resmi bertajuk #UGMMENJAWAB di kanal YouTube UGM, Jumat (22/8/2025).
Baca Juga:
Dalam video tersebut, Ova menyampaikan bahwa pihak universitas tidak dapat memberikan konfirmasi atas keaslian dokumen yang beredar di luar karena ijazah asli sudah berada dalam kepemilikan pribadi.
"Ijazah itu sudah diserahkan kepada yang bersangkutan sejak 1985. Artinya, yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Universitas Gadjah Mada tidak akan berkomentar soal dokumen yang beredar di luar sana," ujar Ova.
Baca Juga:
Ova juga menekankan bahwa UGM terikat dengan regulasi perlindungan data pribadi sehingga tidak bisa sembarangan memberikan atau mengklarifikasi data akademik seseorang, termasuk dokumen kelulusan.
Menurutnya, jika ada pihak yang ingin memastikan status kelulusan seseorang, maka konfirmasi tersebut sebaiknya dilakukan langsung oleh pemilik ijazah.
Hal senada disampaikan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Prof. Dr. Wening Udasmoro.
Ia menuturkan, permintaan klarifikasi oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum tidak dapat dipenuhi oleh kampus.
"Kami terbentur pada aturan. Kami tidak dapat menunjukkan data pribadi milik seseorang kepada pihak lain tanpa relevansi hukum yang jelas," jelas Wening.
Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Prof. Dr. Sigit Sunarta menambahkan, salinan dokumen yang dimiliki fakultas kini telah diserahkan kepada kepolisian untuk mendukung proses penyelidikan terhadap polemik yang berkembang.
"Semua dokumen pendukung terkait kelulusan Presiden Jokowi, termasuk salinan ijazah, telah diserahkan kepada kepolisian sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum yang tengah berlangsung," ujar Sigit.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
