Iran Tutup Selat Hormuz, Ketegangan Timur Tengah Kembali Memuncak
TEHERAN Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk seluruh lalu lintas kap
INTERNASIONAL
YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke-7 Joko Widodo di media sosial.
Pihak kampus memastikan bahwa dokumen ijazah asli telah diserahkan langsung kepada Presiden Jokowi saat prosesi wisuda pada November 1985.
Penegasan ini disampaikan oleh Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Ph.D., SpOG(K), dalam tayangan resmi bertajuk #UGMMENJAWAB di kanal YouTube UGM, Jumat (22/8/2025).
Dalam video tersebut, Ova menyampaikan bahwa pihak universitas tidak dapat memberikan konfirmasi atas keaslian dokumen yang beredar di luar karena ijazah asli sudah berada dalam kepemilikan pribadi.
"Ijazah itu sudah diserahkan kepada yang bersangkutan sejak 1985. Artinya, yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Universitas Gadjah Mada tidak akan berkomentar soal dokumen yang beredar di luar sana," ujar Ova.
Ova juga menekankan bahwa UGM terikat dengan regulasi perlindungan data pribadi sehingga tidak bisa sembarangan memberikan atau mengklarifikasi data akademik seseorang, termasuk dokumen kelulusan.
Menurutnya, jika ada pihak yang ingin memastikan status kelulusan seseorang, maka konfirmasi tersebut sebaiknya dilakukan langsung oleh pemilik ijazah.
Hal senada disampaikan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Prof. Dr. Wening Udasmoro.
Ia menuturkan, permintaan klarifikasi oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum tidak dapat dipenuhi oleh kampus.
"Kami terbentur pada aturan. Kami tidak dapat menunjukkan data pribadi milik seseorang kepada pihak lain tanpa relevansi hukum yang jelas," jelas Wening.
Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Prof. Dr. Sigit Sunarta menambahkan, salinan dokumen yang dimiliki fakultas kini telah diserahkan kepada kepolisian untuk mendukung proses penyelidikan terhadap polemik yang berkembang.
"Semua dokumen pendukung terkait kelulusan Presiden Jokowi, termasuk salinan ijazah, telah diserahkan kepada kepolisian sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum yang tengah berlangsung," ujar Sigit.
Dirinya pun menegaskan bahwa kampus hanya mencetak satu lembar ijazah asli untuk setiap lulusan, dan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab penerima secara penuh.
Pernyataan ini menjadi klarifikasi resmi kampus menyusul beredarnya berbagai unggahan di media sosial yang mempersoalkan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo.
Sejumlah pihak bahkan melakukan analisis pribadi terhadap dokumen yang belum dapat dipastikan keasliannya.
UGM menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas akademik serta patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku, khususnya terkait kerahasiaan data pribadi mahasiswa dan alumni.*
(cn/a008)
TEHERAN Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk seluruh lalu lintas kap
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) menyambut positif kebijakan pemerintah terkait penerapan anggaran m
OLAHRAGA
MEDAN Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik plastik dan mainan yang berada di Jalan Ladang, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sabtu (20
PERISTIWA
BANDA ACEH Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil, M.I.Kom atau yang akrab disapa Om Sur, mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat A
AGAMA
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat kapal ikan yang sedang bersandar di dermaga Jalan Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Bela
PERISTIWA
JAKARTA Pengamat politik senior Boni Hargens menilai pelibatan personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam jabatan sipil merupa
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 mencapai 5,61 persen seca
EKONOMI
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL