JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa pihaknya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pada proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan RI.
Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 23 Agustus 2025.
Menurut Budi, ketidakhadiran Sudewo dalam jadwal pemeriksaan sebelumnya disebabkan oleh keperluan lain yang telah terjadwal lebih dahulu.
Baca Juga:
"SDW [Sudewo] ada keperluan lain yang sudah dijadwalkan. Pemeriksaannya akan dijadwalkan ulang oleh tim penyidik," ujar Budi.
Sebelumnya, Sudewo dijadwalkan untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 22 Agustus 2025, guna memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus yang menyeret sejumlah pihak dalam proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah dan Solo Balapan pada tahun anggaran 2018 hingga 2022.
Baca Juga:
KPK menduga adanya aliran dana berupa commitment fee kepada sejumlah pihak dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.
Sudewo disebut-sebut termasuk dalam daftar pihak yang perlu dimintai keterangan atas indikasi penerimaan dana tersebut.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari langkah KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang ditengarai merugikan keuangan negara serta mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan proyek pemerintah.
KPK menegaskan akan terus bekerja secara profesional dan terbuka dalam penanganan kasus ini, serta mengimbau kepada para pihak yang dipanggil untuk kooperatif demi kelancaran proses hukum.
"Kami harap semua pihak yang dipanggil sebagai saksi dapat memenuhi panggilan dengan tertib sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi," tutup Budi.
Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Bupati Pati mengenai jadwal ulang kehadiran Sudewo di KPK.
Proses penyidikan akan terus berlanjut seiring dengan pengumpulan keterangan dari para saksi yang relevan.*
JAKARTA Di era digital saat ini, peluang mendapatkan penghasilan tambahan semakin beragam. Salah satu cara yang tengah viral adalah dengan
Ekonomi
MEDAN Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025) sore. Polisi mengamankan sebanya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi UndangUndang Penyel
Nasional
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicar
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru,
Nasional
SAMOSIR Situs budaya Makam Raja Sidabutar di Tomok, Pulau Samosir, kini tampil lebih rapi dan nyaman usai menjalani proses renovasi. Peres
Seni dan Budaya
SURABAYA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menahan Hudiyono, mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo periode 2021, terkait dug
Hukum dan Kriminal
sumut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mengungkapkan dugaan kuat keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasut
Nasional
ASAHAN Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp215,5 juta kepada 24 kepala keluarga (KK) yang terda
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemer
Nasional