Presiden yang kini dipilih langsung oleh rakyat pun dinilai tidak lagi relevan untuk diikat oleh dokumen seperti PPHN yang lahir dari lembaga legislatif.
"Masyarakat memilih presiden berdasarkan visi-misi saat kampanye. Jika ada PPHN yang bertentangan, apakah presiden harus melanggarnya atau mengabaikan mandat rakyat?" ungkapnya.
Lebih jauh, Herdiansyah menilai bahwa gagasan menghidupkan kembali PPHN terkesan ahistoris dan bertentangan dengan nilai-nilai reformasi 1998.
"Ini justru langkah mundur. Seperti lagu Peterpan, kaki di kepala, kepala di kaki. Teman-teman di MPR lupa pada sejarah," tegasnya.
MPR Tegaskan Substansi PPHN Telah Disepakati
Di sisi lain, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan bahwa pembahasan substansi PPHN telah selesai.
Fokusnya mencakup pembangunan berkelanjutan, pembangunan SDM, dan penguatan sistem hukum.
Namun, format produk hukum untuk menetapkannya masih dalam tahap pembahasan.
Presiden Prabowo Subianto pun disebut telah memberikan pandangan mengenai arah pembangunan nasional, termasuk menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Meski begitu, sejumlah pengamat tetap menilai bahwa wacana PPHN, apalagi bila harus ditempuh melalui amandemen konstitusi, perlu dikaji secara hati-hati dan terbuka agar tidak mencederai sistem demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.*
SAMOSIR Perayaan Hari Ulos akan kembali digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Desa Sait Ni Huta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosi
Seni dan Budaya
TANGERANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6 p
Ekonomi
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi yang ia gambarkan sebagai penyaki
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mela
Pemerintahan
DAIRI Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mendesak agar aktivitas perambahan hutan atau deforestasi di wilayah Desa Parbuluan V
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap sebagian politisi di tanah air yang dinilainya e
Ekonomi
BADUNG Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus pembunuhan berencana yang
Hukum dan Kriminal
MEDAN Seorang warga Kecamatan Medan Timur, Mawardi (61), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Timur
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa waktu tak terdengar kabarnya pascake
Politik
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa cuaca panas ekstrem yang melanda sebagian besar wilaya
Peristiwa
